04 April 2020
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

OPINI: Menggoreng Isu Radikalisme Menutupi Kehancuran Ekonomi


OPINI: Menggoreng Isu Radikalisme Menutupi Kehancuran Ekonomi
Dian Eliasari, S.KM (Pendidik dan Member Akademi Menulis Kreatif)

EKSPOSKALTIM.com - Indonesia baru saja usai mengadakan perhelatan besar, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden, serta anggota dewan, menteri, dan kabinet untuk periode tahun 2019-2024. Banyak wajah-wajah baru yang tampil dalam kabinet kerja jilid 2, yang kedepannya akan menentukan kebijakan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Namun, baru saja menjabat sebagai menteri, pemberantasan radikalisme menjadi agenda pertama dan utama beberapa menteri, seperti menteri agama, menteri pertahanan, dan menteri hukum dan ham. langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme di masjid-masjid, meminta doa dalam bahasa Indonesia, sampai mengidentikan cadar dan celana cingkrang sebagai identitas radikal, bahkan anak SD yang sudah faham tentang muhrim juga disebut terpapar radikalisme. Dari langkah-langkah tersebut, sangat jelas bahwa yang menjadi sasaran proyek radikalisme ini adalah agama Islam.

Baca juga: Opini: Pemindahan Ibu Kota, Langkah Berani Menuju Indonesia Maju

Pengalihan isu

Beberapa kalangan menilai, diangkatnya isu radikalisme merupakan alat untuk menutupi dan mengalihkan perhatian masyarakat terhadap permasalahan besar yang sedang dihadapi Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Tokoh masyarakat Papua, Christ Wamea, mengingatkan agar pemerintah tidak melulu ‘jualan’ isu radikalisme. Dirinya khawatir isu itu sengaja dimunculkan menutupi masalah yang jauh lebih besar.

“Seakan-akan radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang jadi momok adalah ekonomi yang hancur,” kata Christ Wamea melalui laman resminya pada Ahad (27/10). (https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/10/27/tokoh-papua-isu-radikalisme-untuk-tutupi-masalah-besar)

Selain itu, Tokoh nasional, Rizal Ramli yang merupakan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid mengaku telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu tersebut. Di antaranya, untuk menutupi performa ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini. Dari beberapa tahun lalu, pria yang akrab disapa RR itu sudah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia bakal nyungsep tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak sampai 5 persen. (https://www.harianaceh.co.id/2019/10/28/rizal-ramli-yakin-radikalisme-terus-digoreng-demi-tutupi-masalah-ekonomi/)

Masalah besar negara indonesia

1. Korupsi

Kasus korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, sejak masa orde baru sampai sekarang. Korupsi terjadi di setiap lini kehidupan termasuk pada bidang agama, seperti pengadaan Al Qur'an dan dana haji. Ibaratnya, di mana ada lahan empuk, disitu pasti terjadi korupsi. Tercatat ada lima kasus korupsi terbesar di Indonesia yang belum bisa pecahkan.

Kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur, Supian hadi (2010-2015). Kasus ini menyebabkan kerugian negara senilai 5,8 triliun. Kasus BLBI (1998) yang menyebabkan kerugian negara senilai 3,7 triliun. Kasus pengadaan E-KTP (2011) yang merugikan negara senilai 2,3 triliun. Kasus proyek hambalang yang merugikan negara sekitar 706 miliar. Lalu mega korupsi terbesar pada masa orde baru yang merugikan negara senilai 490 triliun. (https://googleweblight.com/i?u=https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis&hl=id-ID)

Baca juga: Opini: Bila Kaltim Terpilih Jadi Ibu Kota Negara

2. Utang luar negeri

Bank Indonesia ( BI) mencatatkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2019 sebesar 393,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 5.569 triliun (kurs Rp 14.153). Ditambah lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal, akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) alias global bond, yang ditawarkan ke investor asing dalam waktu dekat. Pembayaran utang negara dan bunganya tentu akan dibebankan kepada rakyat, dengan naiknya pajak dan harga kebutuhan pokok mereka. Tercatat, anggaran negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya senilai Rp 685 triliun, jauh lebih besar dari anggaran pendidikan Rp 492,5 triliun, anggaran infrastruktur Rp 415 triliun dan anggaran kesehatan Rp 123,1 triliun. (http://googleweblight.com/i?u=http://www.rmolbanten.com/read/2019/06/19/9186/Ekonom-Indef:-Pokok-Dan-Bunga-Terlalu-Besar,-Pemerintah-Diminta-Ngerem-Utang-&hl=id-ID)

3. Kesejahteraan masyarakat

Di awal pemerintahan kabinet kerja jilid 2, Masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kenaikan beberapa kebutuhan pokok, diantaranya kenaikan BPJS yang mencapai 100% untuk semua kelas, kenaikan trif tol, dan juga kenaikan tarif listrik. Tak hanya itu, kebutuhan pokok juga ikut meroket. Hal ini tentu sangat membebani rakyat ditengah kondisi perekonomian yang semakin sulit.

Korupsi, utang luar negeri, dan kesejahteraan merupakan masalah sistemik yang saling berkaitan. Munculnya permasalahan itu merupakan efek dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Ketika sumber daya alam yang seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, justru diserahkan pengelolaannya kepada kapitalis swasta dan asing. Sehingga hasil dari pengelolaan SDA ini justru dijual kepada rakyat ataupun negara lain. Lewat pintu ini pula akhirnya terbuka jalur-jalur korupsi proyek-proyek pengelolaan SDA, serta jalur utang Luar Negeri untuk membiayai proyek. Akhirnya rakyat juga yang dibebani untuk melunasi utang luar negeri melalui kenaikan tarif beberapa kebutuhan pokok.

Selama sistem tersebut masih dipertahankan, semua permasalahan yang ada saat ini tidak akan bisa diselesaikan. Bahkan isu-isu agama yang sensitif akan terus dijadikan alat oleh negara, untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari permasalahan yang sebenarnya.

Dalam Islam, negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk membentuk karakter individu yang bertaqwa, sehingga amanah dalam mengemban tanggung jawab jabatan. Selain adanya aturan, negara juga memberikan sanksi tegas terhadap pejabat negara yang tidak amanah. Negara juga memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, dan mendistribusikan hasilnya dalam bentuk penyediaan layanan umum kepada rakyat.

Penulis: Dian Eliasari, S.KM (Pendidik dan Member Akademi Menulis Kreatif)

(Tulisan ini adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi EKSPOSKaltim.com)

Reporter :     Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%100%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0