09 Desember 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

UMP Kaltim 2020 Ditetapkan Sebesar Rp2,9 Juta


UMP Kaltim 2020 Ditetapkan Sebesar Rp2,9 Juta

EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda- Pemprov Kaltim, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020, sebesar Rp2.981.378.72 atau Rp2,9 juta. Dengan demikian, UMP Kaltim naik sebesar Rp233 ribu dibanding UMP tahun 2019 sebesar Rp2.747.561 (Rp2,7 juta).

Penetapan UMP Kaltim 2020 tersebut, ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Isran Noor No. 561/K583/2019 tentang UMP Kaltim tahun 2020.

"Berdasarkan SK Gubernur Kaltim Nomor 561/K.583/2019 tentang UMP Kaltim Tahun 2020, ditetapkan Rp2,9 juta.  Naik 8,51 persen setara Rp233,814,46," kata Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim, yang juga Kadisnaker Pemprov Kaltim, Abu Helmi ketika mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, mengumumkan penetapan UMP Kaltim 2020 di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Jumat, 1 November 2019.

Baca Juga: Kepala Adat Besar Kutim Resmi Tutup Pesta Adat Pelas Tanah 4

Abu Helmi menjelaskan, penetapan angka UMP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, tentang Pengupahan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker RI) tertanggal 15 Oktober 2019, tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

Sesuai data tersebut, kata dia, diperhitungkan dasar penetapan UMP Kaltim 2020. "Sesuai PP 78/2015 dan Surat Menaker. Maka, Dewan Pengupahan Kaltim telah dilakukan rapat tentang pengusulan penetapan UMP yang akan disampaikan kepada Gubernur 2020," jelasnya.

Dengan penetapan ini, menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan UMK 2020. Dan diharapkan, seluruh perusahaan di Kaltim dapat mentaati keputusan tersebut.

Baca Juga: Program Beasiswa Kaltim Tuntas Bakal Dievaluasi Komisi IV

Jika ada perusahaan yang tak mengindahkan, kata dia, maka akan ada sanksi tegas yang akan diberikan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

"Berdasarkan laporan dari pejabat pengawas tenaga kerja yang selalu monitor pelaksanaan keputusan tersebut," tandasnya.

Keputusan ini mulai dilaksanakan terhitung sejak 1 Januari 2020 mendatang. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0