EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2019, di Gedung Utama DPRD Kaltim, di Jalan Teuku Umar, Samarinda melalui rapat Paripurna, Kamis (22/11).

Dalam KUPA -PPAS tersebut disepakati platfom APBD Kaltim 2019 direncanakan sebesar Rp10,755 Triliun. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan pimpinan DPRD Kaltim, HM Syahrun, Muhammad Syahrun dan Andi Faisal Assegaf.

Baca juga: Nama Abdul Kadir Mencuat Sebagai Pengganti Ketua DPRD Samarinda

Usai penandatanganan, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun menuturkan, kesepakatan ini adalah hasil kerja tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim dalam penyusunan rancangan APBD murni tahun anggaran 2019.

“Hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD-Murni 2019 Rp10,755 triliun, " kata Syahrun.

Rancangan KUPA-PPAS APBD 2019 sebesar Rp10, 755 triliun ini mengalami kenaikan lebih dari Rp2 triliun jika dibandingkan dengan APBD murni 2018 sebesar Rp8,541 triliun.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menerangkan, bahwa rancangan APBD murni 2019 sebesar Rp10,755 triliun tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp5,452 triliun, dana perimbangan Rp5,057 triliun dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp22,155 miliar.

Baca juga: Dewan Soroti Akses Jalan Menuju Bandara APT Pranoto Saat Hujan Lebat

Kemudian, untuk alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp10,655 triliun direncanakan untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai ASN, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja tidak terduga.

"Pada sisi penerimaan pembiayaan akan dialokasikan sebesar Rp220,045 milyar dan pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 milyar, untuk menambah penyertaan modal pada PT BPD Kaltimtara," jelasnya.

Hadi menjelaskan, pada belanja langsung direncanakan untuk belanja langsung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada rencana kerja (Renja) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Termasuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2019-2023.

"Kami (Pemerintah,red) sangat memahami bahwa rangkaian penyusunan, pembahasan hingga kesepakatan KUA-PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dilalui secara dinamis. Tetapi saya meyakini bahwa dinamika tersebut dapat menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Sekilas Profil Kesehatan Kota Bontang

ekspos tv