EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wakil Wali Kota Bontang Najirah menghadiri sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis sekretariat DPRD Bontang terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik, di Balikpapan, Jumat (26/8/2022).

Dalam arahannya, Najirah menuturkan bahwa Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum.

Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.

Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas.

“Agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru,” pungkasnya.

Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good government), pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

“Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja,” tukasnya.

Lebih lanjut Najirah mengatakan, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah,” terangnya.

Najirah berpesan kepada seluruh peserta bimtek untuk aktif dan fokus mengikuti pelatihan ini, sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dimengerti dan dipahami. (adv)