EKSPOSKALTIM, Bontang- Rencana pembangunan kilang yang akan dilakukan di Bontang pelan-pelan mulai mendekati kenyataan. Bahkan, jika tak ada aral melintang, pembangunan sudah bisa dimulai pada 2018 mendatang, hal itu terungkap pada saat Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melakukan pertemuan dengan manajemen Pertamina.

Dalam pertemuan itu pihak pertamina diwakili Direktur Pengolahan Rachmat Hardadi, serta beberapa petinggi Pertamina lainnya yang tergabung dalam tim percepatan pembangunan kilang pada Senin (11/4/2016) pagi tadi, di Gedung Guest Houese Badak LNG.

Wali Kota Bontang mengatakan, jika langkah Pertamina yang berkeinginan membangun kilang di Bontang sudah tepat. Pasalnya kata Wali Kota, selama ini Bontang dianggap sebagai kota industri yang ramah dengan lingkungan.   

“Pertemuan ini adalah bukti keseriusan pemerintah menginginkan pembangunan kilang dilakukan di Bontang. Saya sebagai Wali Kota sangat yakin, dengan pembangunan kilang ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi warga Bontang,” papar Neni.

Dijelaskan Neni lebih lanjut, saat ini pembangunan kilang terus dikebut pemerintah. Salah satunya adalah memantau proses sertifikasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kilang.

“Kami terus akan berkoordinasi dengan Badak tentang sertifikasi lahan ini. Yang pada intinya, agar pekerjaan ini tidak berjalan di tempat,” urainya.

Dalam proses sertifikasi tersebut sedikit ada kendala. Ungkap Neni, Salah satunya adalah banyaknya lahan yang masih terbentur dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang diatur dalam Perda RTRW dan RDTR.

“Nah ini dia yang memang menjadi kendala. Makanya dalam waktu dekat ini, pemerintah bersama dengan DPRD akan membahas soal revisi perda RTRW ini. Kami akan tata ulang peta ruang yang diatur dalam perda itu. Dengan harapan, pembangunan kilang tidak lagi terbentur dengan persoalan lahan,” harap Neni.

Sementara itu, Direktur Pengolah Pertamina Rachmat Hardadi mengatakan, pasca dikeluarkannya Perpres no 146/2015 tentang percepatan pembangunan kilang, Pertamina langsung bergerak cepat. Tim percepatan kilang pun sudah dibentuk. Dalam pemaparannya, Rachmat mengaku jika sebagai langkah serius timnya sudah mulai bekerja awal bulan depan.

“Makanya dalam pertemuan kali ini, kami dari Pertamina dan Pemerintah Kota Bontang sama-sama membagi tugas. Apa dan siapa yang bertanggungjawab apa. Karena jangan sampai, rencana ini berjalan di tempat,” jelasnya.

Sebagai langkah awal kata Rachmat, pembagian tugas itu dibagi beberapa macam. Pertama soal peranan pemerintah kota Bontang yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sertifikasi lahan dan merevisi perda RTRW serta RDTR.

“Ini skenarionya. Semua sudah bergerak. Jika ini dilakukan sesuai target, dimana revisi perda RTRW rampung dan sertifikasi lahan tuntas maka bukan tidak mungkin kami memprediksi pembangunan fisik kilang sudah bisa dimulai pada 2018 mendatang,” tegasnya.

Secara detail kata Rachmat, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kilang di Bontang mencapai seluas 468 hektare. 

“Kira-kira segitu lahan yang dibutuhkan. Makanya memang harus kerja keras untuk menyelesaikan persoalan itu,” urainya.

Kilang yang dibangun nanti di Bontang kata dia, dipastikan akan menjadi pemasok utama kebutuhan minyak untuk wilayah timur.Proyek ini akan membangun kilang dengan kapasitas sekitar 300 ribu barel per hari. Pembangunan kilang Bontang ini nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dalam Perpres 146/2015, KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badan hukum dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.  

“Saya optimis pembangunan kilang di Bontang bisa terlaksana. Sebab, sudah ada ratusan investor yang berminat dalam proyek ini,” pungkasnya. (*)