EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Dicoretnya anggaran peningkatan fasilitas dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku pengelola Bandar Udara APT Pranoto Samarinda di APBN 2019, tak membuat Pemprov Kaltim menyerah.

Diketahui, meski sudah beroperasi, fasilitas Bandara APT Pranoto masih butuh peningkatan khususnya berkaitan dengan penerangan landasan pacu bandara dan pemagaran kawasan bandara.

Namun, Kemenhub selaku pengelola Bandara APT Pranoto tidak memasukkan anggaran untuk fasilitas tersebut pada APBN 2019, karena tengah penjajakan kerjasama pengalihan pengelolaan Bandara APT Pranoto kepada Angkasa Pura I.

Baca juga: Tak Dapat Alokasi di 2019, Dewan Soroti Tarik Ulur Pengelolaan Bandara APT Pranoto Samarinda

Kendati demikian, Kepala Dishub Kaltim, Salman Lumoindong menyebut, pihaknya akan tetap mengajukan anggaran untuk APT Pranoto agar masuk dalam APBN 2019.

Ia menegaskan, rencana pengajuan anggaran untuk pengadaan lampu dan pemagaran areal bandara telah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar.

Kemenhub, kata Salman, pernah menjanjikan akan mengupayakan alokasi anggaran penyempurnaan bandara tersebut.

“Pembicaraan mengenai itu sudah ada. Yang penting tahun ini kita ajukan dulu,” tuturnya.

Diketahui, dalam surat terbaru Kemenhub, anggaran penyempurnaan fasilitas Bandara APT Pranoto dihapus. Karenanya dalam waktu dekat, Dishub Kaltim akan kembali melobi pemerintah pusat.

Sebelumnya, antara Kemenhub dan Pemprov Kaltim menyepakati beberapa poin pengembangan Bandara APT Pranoto. Di antara pekerjaan di bandara itu masih tersisa 30 persen. Meliputi apron, taxiway, exitway, runway light, garbarata, dan alat bantu pendaratan visual yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 miliar.

“Itu secara umum kasarnya,” sebutnya.

Lebih jauh, Salman menceritakan, perihal pengelolaan Bandara AP Pranoto. Pada Mei lalu, Pemprov Kaltim telah melakukan MoU kajian tekhnis terhadap Bandara APT Pranoto dengan Angkasa Pura I.

Dalam MoU tersebut, ujarnya, Pemprov Kaltim intinya menyerahkan aset bandara APT Pranoto kepada Kemenhub. “Tinggal runway yang belum diserahkan karena masih proses pengerjaan,” jelasnya.

Baca juga: Polemik PI Blok Mahakam, Dewan Minta Perusda Hitung Ulang Pendapatan

Poin kedua, Kemenhub akan menunjuk Angkasa Pura I untuk pendampingan terhadap UPBU APT Pranoto dalam mengelola bandara. “Angkasa pura I menyanggupi itu. Jadi kita belum sampai pada substansi PKS (perjanjian kerjasama)-nya,” terangnya.

Ia menyatakan, PKS nantinya antara Kemenhub dengan Angkasa Pura I. Saat ini, diakuinya, belum ada hasil dari kesepakatan tersebut. Ada dua opsi dalam kerjasama yang ditawarkan, yaitu dengan mekanisme penyerahan penyertaan modal atau kerjasama pengoperasian pemanfaatan aset.

“Tapi lebih ke kerjasama pengoperasian pemanfaatan aset. Jadi tetap saja barang itu (Bandara) milik negara, operasionalnya saja Angkasa Pura,” tegasnya.

“Kalau sudah Kemenhub menunjuk Angkasa Pura I baru nanti mereka berunding lagi dengan kami (Pemprov Kaltim). Kalau kita dengan Kemenhub sudah selesai di luar runway. Itu perjanjian MoU nya. Janjinya sih 1 November ada konsultan (Angkasa Pura)-nya memperesentasikan hasilnya, tapi sampai sekarang belum. Jadi kita tunggu saja,” pungkasnya. (*)

Video Lembaga Adat Kutai Besar Kutim Perkenalkan Pesta Adat Pelas Tanah 3 di Jakarta

ekspos tv