EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti persoalan tarik ulurnya pengelolaan Bandar Udara (Bandara) APT Pranoto Kota Samarinda.

Kabar beralihnya pengelolaan Bandar APT Pranoto Samarinda dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Angkasa Pura I mengakibatkan tak adanya alokasi peningkatan fasilitas penunjang bandara tersebut di anggaran tahun 2019.

Baca juga: DPRD Kaltim Sahkan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Kemenhub diketahui telah menghapus anggaran di tahun 2019 untuk Bandara APT Pranoto Samarinda. Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan jajaran UPBU Bandara APT Pranoto Samarinda, di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (13/11).

Di hadapan wakil rakyat, Kepala Kantor UPBU APT Pranoto Dwi Muji Raharjo mengungkapkan, Kemenhub telah menghapus alokasi anggaran untuk APT Pranoto pada APBN tahun 2019.

Ia membenarkan, penghapusan tersebut karena adanya pengalihan operasional kepada BUMN Angkasa Pura I yang saat ini tengah berproses Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan Pemprov Kaltim.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Artinya kami sebagai pelaksana di lapangan lebih memikirkan opreasional tetap berjalan. Jadi harus komunikasi kembali ini pemerintah provinsi ke pusat,” katanya.

Perjanjian tersebut, mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kaltim yang belum menyetujui langkah pemprov tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy meminta Kepada Dinas Perhubungan Kaltim, Salman Lumoindong, untuk berkoordinasi dengan Kemenhub secepatnya agar anggaran operasional untuk Bandara APT Pranoto dapat direalisasikan di APBN 2019.

Sebab, kata Politikus Partai Gerindra ini, kerjasama dengan Angkasa Pura I belum menemui titik temu sehingga tak sepatutunya jika Kemenhub selaku pengelola bandara APT Pranoto saat ini, melepas anggaran operasional bandara tersebut. Agus berharap secepatnya Pemprov Kaltim mengajukan penganggaran di APBN 2019 agar tidak dihapus.

“Pemprov harus membuat secepatnya surat permintaan penganggaran APBN 2019 (Belanja Modal) agar tidak dihapuskan kementerian, karena perjanjian dengan Angkasa Pura 1 masih dalam proses,” jelasnya.

Menurutnya, Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara sudah meyakini bisa bekerjasama dengan Angkasa Pura 1. Agus berharap Kementerian Perhubungan bisa menggelontorkan anggaran di APBN 2019 untuk APT Pranoto.

Baca juga: Raperda Perubahan Pajak Daerah Kaltim Disetujui

Alokasi anggaran tersebut untuk sterilisasi kawasan Bandara APT Pranoto dengan membangun pagar di seluruh kawasan bandara dan lampu penerangan landasan bandara. Sebab, hingga saat ini, belum ada titik temu kerjasama pengalihan antara Pemprov Kaltim dan Angkasa Pura I untuk mengelola Bandara APT Pranoto.

Menurutnya, anggaran tersebut sangat krusial, sebab saat ini sudah ada beberapa maskapai penerbangan komersial yang akan menggunakan fasilitas dan maupun ke Bandara APT Pranoto.

“Takutnya di 2019 itu tidak kawin (kerjasama) dengan Angkasa Pura bisa terkatung-katung lagi (bandara) jadi tidak standar. Kita harapkan minimal ada di anggarkan di APBN 2019. Kan tidak masalah juga, Angka Pura dan Kemenhub kan bagian dari pemerintah juga. Jadi menurut saya apresiasi masyarakat yang besar terhadap APT Pranoto harus disambut. Khususnya warga Bontang Kutim dan Samarinda,” harapnya.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menambahkan, kekhawatiran Angkasa Pura I belum ada titik temu dalam mengelola Bandara APT Pranoto, karena pihaknya meminta kejelasan terkait kepemilikan aset. DPRD dan Pemprov Kaltim sepakat, bahwa jika dikelola Angka Pura I tidak menghilangkan aset APT Pranoto milik daerah.

“Jadi itu yang diutamakan. Jadi pengelolaan aset yang tidak hilang, bukan hibah. Itu yang perlu digarisbawahi. Masalah pengeloalaan seperti apa, harus jelas Kaltim dapat apa, pengelola (Angkasa Pura) dapat apa, yang penting win win solution. Bandara di Samarinda jalan, di Balikpapan jalan,” kata politikus Partai Golkar ini. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Dinkes & KB Bontang Gelar Germas Dan Launching Kelurahan Siaga Guntung

ekspos tv