EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mempertanyakan realisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2022.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik saat rapat kerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di Kantor Sekretariat DPRD, Selasa (6/6/2023).

Abdul Malik mengatakan pandangan umum fraksi, khususnya total Bansos berupa BLT di tahun 2022 ada sebanyak Rp 4,681 miliar, jumlah itu baru terealisasi Rp 2,765 miliar atau setara 56,87 persen.

Tak ayal, pihaknya mempertanyakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang apa alasan sehingga realisasi anggaran tidak terserap maksimal. Padahal, kata dia, anggaran besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat.

"Kenapa capaiannnya rendah. Apakah Bansos tidak ada penerima sampai realisasi hanya setengah dari perkiraan. Hambatannya apa," tanyanya.

Capaian yang sangat rendah, Politisi PKS itu mengaku sangat merugikan masyarakat. Ia pun meminta agar Pemkot Bontang melakukan evaluasi pada bagian administrasi institusi pemerintah dari atas sampai bawah.

"Harusnya evaluasi apa saja  kendalanya. Karena mestinya dana itu bisa terserap maksimal," timpalnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bontang Najirah menanggapi pernyataan Fraksi PKS mengatakan,  kecilnya serapan anggaran Bansos itu disebabkan karena  terbaginya anggaran. Ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). (adv)