EKSPOSKALTIM - Rusmadi Tanggapi Santai Desakan Mundur dari Beberapa Pihak Sebagai Sekprov

Penulis : Muslim Hidayat
Selasa, 28 November 2017 10:10 WITA

Sekprov Kaltim, Rusmadi Wongso (kiri) usai menyampaikan Nota Keuangan R-APBD 2018 kepada DPRD Kaltim, di Karang Paci, gedung utama DPRD Kaltim, Senin (27/11). (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM, Samarinda - Rusmadi Wongso menanggapi santai desakan beberapa eleman masyarakat, yang memintanya mundur sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Rusmadi pun menyanggah jika apa yang dilakukannya telah melanggar kode etik kepatutan profesi sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia merasa tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik praktis.

“Apa yang saya manfaatkan?,” katanya, kepada wartawan usai menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan Rancangan APBD 2018, di Karang Paci, Kantor DPRD Kaltim, Senin (27/11).

Berita terkait: Demo Mahasiswa Desak Rusmadi Mundur

Rusmadi menganggap aksi demo yang ditujukan kepadanya adalah bagian dari demokrasi, dimana setiap individu memiliki hak untuk berekspresi. Apalagi, kata Rusmadi, menjelang tahun politik Pilgub Kaltim 2018 mendatang.

Rusmadi menekankan kunjungannya ke kabupaten dan kota di Kaltim, jangan dianggap sebagai politik praktis. Karena menurutnya, sebagai pejabat pemerintah, wajar jika dirinya turun langsung dekat dengan masyarakat.

“Sejak saya di Bappeda sampai jadi Sekprov, saya sudah biasa turun ke masyarakat. Jadi bukan kali ini saja. Tapi sebenarnya sudah sejak dulu saya lakukan. Kalau tidak benar, dimana letaknya,” imbuhnya.

Bahkan, ia menganjurkan kepada semua kepala dinas untuk langsung terjun ke masyarakat agar mengetahui persoalan di lapangan.

Baca: KPU Pastikan Pilgub Kaltim Tanpa Calon Independen

Sementara itu, disinggung soal relawan dan tersebarnya pesan singkat (SMS) berupa ajakan ke masyarakat untuk mendukung dirinya, Rusmadi mengaku diluar kewenangannya.

“Yang jelas saya ini kan mejalankan tugas sebagai pejabat. Kalau soal relawan itu, siapa yang bisa menghentikan relawan? Apa ada undang-undang yang melarang Sekprov bertemu warga,” cetusnya mengakhiri.

Sebelumnya, pada Senin (27/11) aksi demo yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GM Pekat) berunjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim.

Dalam aksinya, gabungan mahasiswa ini mendesak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak agar segera mengevaluasi kinerja Sekprov Rusmadi. Selain itu, mereka juga meminta DPRD Kaltim segera membuat Pansus terkait hal yang sama. (*)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang