Gubernur Kaltim menjawab sindiran Presiden Prabowo Subianto mengenai belanja mobil dinas yang mencapai miliaran rupiah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pengembalian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar telah dilakukan sebelum pernyataan Presiden Prabowo Subianto ramai disorot.
“Kaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa efisiensi sangat menjadi penting,” ujarnya, Sabtu (21/3).
Ia menyebut kendaraan tersebut sudah dikembalikan sejak 2 Maret, dengan penyelesaian administrasi pada 11 Maret.
“Dan alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai di tanggal 11 Maret. Kalau sekarang kan sudah tanggal 21 ya,” katanya.
Menurut dia, seluruh anggaran telah dikembalikan ke kas daerah untuk dialihkan ke kebutuhan publik.
“Semuanya sudah kita kembalikan kepada pemerintah, kita kembalikan ke kas daerah. Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya adalah standar pelayanan minimum. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” ujarnya.
Ia juga memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan dengan kendaraan yang tersedia.
“Mobil yang kita pergunakan mobil yang ada, yang existing. Sisanya adalah kegiatan mobil-mobil pribadi untuk kegiatan di lapangan. Aman, nggak ada masalah,” katanya.
Penjelasan tersebut melengkapi keterangan sebelumnya dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, yang menegaskan bahwa secara administratif pengadaan telah dianggap tuntas.
“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujar Faisal.
Ia merinci, dari nilai Rp8,5 miliar, pembayaran bersih ke penyedia hanya sekitar Rp7,5 miliar, sementara hampir Rp1 miliar merupakan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh yang telah disetorkan ke kas negara.
Karena transaksi dibatalkan, Pemprov kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk pengembalian dana pajak tersebut, yang diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Faisal juga menegaskan bahwa nilai pengadaan mencakup seluruh komponen biaya, termasuk pajak, bea balik nama, ongkos kirim, asuransi, dan margin penyedia.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti praktik belanja daerah yang dinilai belum efisien, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi, okelah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Presiden.
Ia juga menyinggung pembelian mobil dinas bernilai tinggi oleh pemerintah daerah.
“Banyak pejabat itu, menurut saya, ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” kata Prabowo.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” ujarnya.
