Bontang, EKSPOSKALTIM – Tiga ruas jalan utama di sekitar Pasar Taman Rawa Indah, Bontang, mendadak riuh pada Selasa (20/8) pagi. Sebanyak 309 personel tim terpadu dikerahkan untuk menertibkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Operasi berlangsung sejak pukul 07.00 WITA, menyasar Jalan KS Tubun, Jalan Ir Juanda, hingga Jalan Samratulangi.
Barisan petugas Satpol PP, aparat TNI-Polri, hingga dinas-dinas terkait turun tangan. Warung-warung kecil dibongkar, spanduk dilepas, bahkan jembatan darurat di atas sungai yang selama ini jadi lapak darurat pedagang ikut diratakan.
Kepala UPT Pasar, Nurfaidah, menyebut ada ratusan pedagang yang ditertibkan: “Di KS Tubun ada 104 pedagang, Samratulangi 8 pedagang, dan Juanda 18 pedagang.”
Bagi pedagang kecil, operasi besar-besaran ini terasa mendadak dan kejam. Seorang pedagang, Mama Anjas (50), menumpahkan kekesalannya.
“Masa pedagang cuma dikasih waktu seminggu untuk beresin barang. Kami ini enggak ada yang sampai ke tengah jalan, sudah mundur, tapi dibilang masih kurang. Maunya apa sih? Alasannya trotoar, trotoar mana?” ujarnya dengan nada getir.
Ia juga menuding akar masalahnya bukan pada pedagang, melainkan pada bangunan Pasar Rawa Indah itu sendiri. Menurutnya, pasar yang menelan anggaran ratusan miliar justru gagal menarik pembeli.
“Pasar itu sepi, kayak sarang hantu. Kalau sudah gagal bangun pasar, jangan pedagang yang disalahkan. Atur dulu pasar itu,” tegasnya.
Pedagang Menolak Disalahkan Sendiri
Keluhan tak berhenti di situ. Para pedagang mengaku sudah berkali-kali diimbau, tapi penertiban hanya dilakukan setahun sekali, tanpa ada tindak lanjut.
“Setahun sekali datang, habis itu hilang lagi. Pedagang terpaksa ngumpet-ngumpet. Karena apa? Karena pasar itu tidak berfungsi. Orang enggak mau naik ke atas sana, paling di bawah,” kata Anjas.
Menurutnya, menyewa lapak resmi juga bukan pilihan, karena biayanya tinggi sementara pembeli minim. “Daripada bayar mahal tapi enggak laku, mending di pinggir jalan. Bagaimana lagi?”
Selain menyoroti pasar, pedagang juga menuding pemerintah abai pada masalah lain: parkir liar. Ongkos parkir yang dobel-dobel bikin resah warga sekaligus menekan pedagang kecil.
“Berhenti sebentar di toko, bayar Rp2 ribu. Geser sedikit, bayar lagi Rp2 ribu. Kami pedagang jungkir balik belum tentu dapat Rp2 ribu. Tapi itu dibiarkan,” keluhnya.
Para pedagang berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan kekuatan aparat, tetapi juga mau turun langsung mendengar keluhan mereka.
“Kami ini cuma cari makan. Pemerintah enggak ngasih makan, jangan malah menyengsarakan. Coba benahi dulu pasar itu, bikin akses gampang, biar pembeli ramai. Baru bicara penertiban,” ujar Anjas.
Mereka meminta agar solusi yang ditawarkan lebih manusiawi: penataan yang jelas, lapak yang layak, dan akses pasar yang benar-benar hidup. Bagi mereka, ketertiban tidak bisa ditegakkan dengan sekali sapu bersih, tapi dengan kebijakan yang adil dan konsisten.
