Jakarta, EKSPOSKALTIM - Kemerdekaan Indonesia sejatinya adalah proklamasi perikemanusiaan dan perikeadilan. Mandatnya jelas, melindungi hak asasi tanpa kecuali, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Namun, pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 kembali menunjukkan betapa jauh negara melenceng dari mandat itu.

Dengan tema resmi “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, pidato Prabowo penuh jargon stabilitas dan pertumbuhan. Faktanya, oligarki makin sejahtera sementara rakyat digencet. Narasi ekonomi, demokrasi, dan lingkungan hidup yang ditawarkan tak lebih dari daur ulang pola Orde Baru.

Bhima Yudhistira (Direktur CELIOS) menyebut gagasan ekonomi Prabowo rapuh dan tak realistis. Target pertumbuhan 8 persen dengan model ekstraktif sambil menekan kemiskinan disebutnya ilusi.

“Kalau diulang pola Orde Baru, hasilnya sama: kerapuhan ekonomi dan bencana ekologis,” tegas Bhima. Bahkan istilah “serakah nomics” yang dipakai Presiden dinilai sebagai pengakuan bahwa Jokowinomics meninggalkan masalah besar.

Soal tenaga kerja, klaim jutaan lapangan kerja langsung dimentahkan Jumisih dari JALA PRT. “Di lapangan, PHK massal terjadi. Pekerja makin informal, relasi kerja timpang, tanpa upah layak dan jaminan sosial,” ujarnya. Ia mencontohkan pekerja rumah tangga, kelompok besar yang terus tak dilindungi hukum dan bahkan tak disebut Presiden.

Hak asasi manusia nyaris absen dalam pidato. Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur menilai Presiden sengaja menutup mata dari pelanggaran yang nyata. “Masyarakat adat digusur, tanah dirampas, dan dikriminalisasi. Tapi semua itu tak masuk dalam pidato. Presiden seperti tak tahu apa yang dirasakan rakyat,” kata Isnur.

Alih-alih menjawab krisis iklim, Prabowo justru melanggengkan ekstraktivisme dengan narasi “rakyat menambang” dan menegaskan peran TNI-Polri dalam pengelolaan SDA. Iqbal Damanik dari Greenpeace menilai ini bukti militerisasi pembangunan. “Di Merauke, masyarakat adat sudah dipaksa berhadapan dengan aparat bersenjata. Ini bukan kedaulatan rakyat, tapi represi,” ujarnya.

Komika Dodok menutup dengan satir: “Yang diomongin selalu tambang untuk rakyat lewat TNI. Ini Soeharto banget. Tirani makin merajalela, komedi jadi solusi. Pemerintah yang konyol justru ancaman bagi komika.”

Pidato Prabowo di usia 80 tahun kemerdekaan akhirnya terbaca sebagai pembenaran status quo: legitimasi lewat angka-angka, proyek raksasa, dan jargon kosong. Rakyat yang kehilangan tanah, pekerjaan, dan kebebasan tetap diabaikan. Demokrasi menyempit, kapitalis diuntungkan, dan militer dijadikan alat legitimasi pembangunan.

Kemerdekaan tanpa keberpihakan hanya jadi seremoni. Oligarki kian menguat, rakyat kian disingkirkan. Karena itu masyarakat sipil menegaskan: perlawanan harus terus hidup, agar cita-cita kemerdekaan tidak direbut dari tangan rakyat.