EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan tidak akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2027.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan batas belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan alokasi belanja pegawai pada 2027 diputuskan tetap dipertahankan sebesar Rp690 miliar atau setara dengan postur belanja tahun berjalan.

Keputusan itu diambil setelah Pemkot Bontang melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan.

“Aturannya memang maksimal 30 persen, tetapi setelah konsultasi, belanja pegawai 2027 masih tetap seperti tahun ini. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” ujar Neni, Rabu (20/5/2026).

Sebelumnya, Pemkot Bontang sempat mengkaji kemungkinan penyesuaian TPP menyusul proyeksi APBD 2027 yang diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun. Dengan kondisi tersebut, porsi belanja pegawai diperkirakan mencapai sekitar 36 persen atau melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU HKPD.

Namun, hasil konsultasi dengan pemerintah pusat membuka ruang bagi daerah untuk mempertahankan struktur belanja pegawai sesuai kondisi fiskal yang dihadapi.

Menurut Neni, tingginya rasio belanja pegawai bukan dipicu kenaikan pengeluaran daerah, melainkan akibat menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada mengecilnya struktur APBD.

“Kami sampaikan bahwa ini bukan kesalahan daerah. Salah satu kendala kami karena dana transfer dari pusat berkurang,” katanya.

Persoalan tersebut juga telah dibahas dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam forum tersebut, daerah mendorong adanya fleksibilitas penerapan batas belanja pegawai untuk wilayah yang mengalami tekanan fiskal.

Neni menilai kebijakan mempertahankan TPP menjadi penting karena memiliki keterkaitan dengan perputaran ekonomi di daerah. Menurutnya, aktivitas konsumsi ASN masih menjadi salah satu penopang ekonomi lokal.

“Kasian ASN. Kalau dikorbankan TPP pasti ekonomi merosot. Kami kasih masukan juga objektif, dengan kondisi riil,” ujarnya.

Meski telah memperoleh sinyal relaksasi hingga kisaran 36 persen, Pemkot Bontang tetap akan mengirim surat resmi kepada Kementerian Keuangan guna memperjelas mekanisme dispensasi tersebut agar memiliki dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, Pemkot memastikan keputusan mempertahankan belanja pegawai tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.