EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Komisi I DPRD Bontang meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapi) Bontang untuk melakukan inovasi terkait akurasi dan pembaruan data penduduk.

Permintaan tersebut terungkap saat rapat koordinasi Komisi I DPRD Bontang bersama Disdukcapil Bontang, di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (21/10/2019).

Rapat tersebut dipimpin Raking, serta dihadiri anggota Komisi I lainnya, seperti Abdul Haris, Maaruf Effendi, Rusli, Maming, dan Muhammad Irfan. Sementara dari Disdukcapil, dihadiri Yuliantinur selaku Kadis dan ditemani sejumlah staf.

Dalam rapat itu, Yuliantinur menyampaikan data terbaru kependudukan Bontang. Seperti data kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan penduduk. Serta total populasi Bontang dalam semester I 2019.

Dia katakan, penduduk Bontang yang lahir dalam rentang waktu tersebut berjumlah 2.189 orang; kematian 538; pindah domisili 5.627; dan datang 4.190 orang. Hingga Juni 2019, total populasi Bontang ialah 183.177 jiwa.

Menurut anggota Komisi I, pembaruan data penduduk sejatinya sejalan dengan tuntutan zaman, di mana publik menuntut kecepatan dan ketepatan data untuk hal apapun.

"Kalau bisa Disdukcapil buatlah Inovasi supaya data penduduk itu lebih update," cecar anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris.

Ini pun dilakukan mengingat tahun 2020 mendatang Bontang bakal menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menanggapi itu, Kadis Disdukcapil Bontang Yuliantinur menuturkan pihaknya sudah memiliki satu program unggulan disebut pelayanan Tio. Atau three in one (3 in 1) services.

Dalam inovasi ini, sejak lahir anak-anak sudah didata. Tak sampai sepekan usai kelahiran, anak sudah memiliki akte kelahiran. Serta identitas anak di sudah masuk dalam kartu keluarga (KK).

"Asal orangtuanya mau memberikan KK asli, tidak lama setelah anak lahir, identitas anak sudah bisa dimasukkan," urai Yuliantinur.

Dalam menjalankan Tio, Disdukcapil menggandeng beberapa mitra kerja. Diantaranya RS Taman Husada, RS Amalia, RS Pupuk Kaltim, dan sejumlah klinik bersalin di Bontang

Namun jadi soal, ada RS swasta yang berafiliasi dengan perusahaan enggan memberikan KK asli kepada Disdukcapil. Dengan alasan, KK tersebut masih diperlukan.

"Kendalanya ada RS tidak mau berikan KK asli kepada kami untuk kami gantikan yang baru. Ini agak susah," bebernya.

Sebabnya Komisi I DPRD Bontang dan Disdukcapil Bontang akan mencari solusi untuk persoalan ini. (adv)