EKSPOSKALTIM, Samarinda— Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS) Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, melontarkan peringatan keras mengenai ancaman kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang menurutnya telah memasuki fase mengkhawatirkan.

Dalam agenda pelantikan pengurus FORDAS Kaltim periode 2025–2030 pada Kamis (2/7/2026), ia menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali bukan hanya memperparah pencemaran lingkungan, tetapi juga menggerus potensi pendapatan daerah.

Menurut Hasanuddin, berbagai aktivitas industri yang berkembang tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai telah mempercepat degradasi ekosistem sungai di Kaltim. Ia menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap perizinan. Mengingat sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pengawasan menjadi tantangan besar.

"Karena semua itu ada di pusat," ujarnya.

BACA JUGA Jembatan Sungai Riko–IKN Belum Dibangun, Pesut Teluk Balikpapan Sudah di Ujung Tanduk

Ia mencontohkan menjamurnya pabrik kelapa sawit di sejumlah wilayah yang justru berkembang meski tidak memiliki kawasan perkebunan sendiri.

"Ini tidak terkontrol. Ini menyebabkan salah satu pengembangan terbesar terjadinya sedimentasi," katanya.

Hasanuddin mengingatkan sedimentasi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk banjir yang kini semakin sering terjadi di Kaltim. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

"Kalau ini terus berlalu, tidak ada satu organisasi ataupun forum yang bisa menjadi indikator antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Maka kita tinggal menunggu bom waktu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Hasanuddin juga menyoroti pembukaan lahan perkebunan yang menurutnya tidak mungkin dilakukan tanpa penebangan hutan secara besar-besaran. Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tersebut akan menjadi "bom waktu" bagi lingkungan.

Selain deforestasi, penggunaan pupuk dalam skala besar juga disebut memberi dampak berantai terhadap kualitas air sungai. Menurutnya, limpasan pupuk tersebut memicu pertumbuhan gulma air seperti eceng gondok secara masif.

Tak sampai di situ saja, Hasanuddin juga mengkritik pola hilirisasi sumber daya alam yang menurutnya masih menyisakan persoalan serius. Ia menjelaskan bahwa seluruh aktivitas pengangkutan komoditas seperti batu bara maupun crude palm oil (CPO) hampir seluruhnya memanfaatkan jalur sungai.

BACA JUGA Mengapa Wacana Hauling Laut Gubernur Kaltim Percepat Kepunahan Pesut

Ironisnya menurut Hasanuddin, aktivitas ekonomi bernilai triliunan rupiah tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

"Dan lebih aneh lagi. Semua ini tidak menghasilkan pendapatan asli daerah,” kata dia.

Menurutnya, proses pemindahan muatan dari tongkang ke kapal induk juga berpotensi mencemari perairan. Ia menegaskan persoalan tersebut harus menjadi perhatian FORDAS.

"Selain pencemaran lingkungan, pendapatan asli daerah nol PAD. Nah ini tugas daripada Forum DAS nantinya,” tegas Hasanuddin.

Selain sektor perkebunan dan pertambangan, Hasanuddin juga menyoroti aktivitas migas lepas pantai (offshore) di Kalimantan Timur.

Menurutnya, keberadaan industri migas skala besar belum memberikan manfaat optimal bagi daerah. Ia menilai peningkatan PAD menjadi sangat penting karena akan menentukan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.

BACA JUGA Alasan Kaltim Bidik Hak Partisipasi di Cadangan Migas Raksasa Blok Ganal

“Kalau kita hanya mengharapkan dari TKD, semakin hari fiskal kita semakin terjepit,” tegas dia.

Lanjutnya, Hasanuddin mengungkapkan pemerintah pusat telah menyampaikan adanya potensi cadangan minyak dan gas yang besar di Kalimantan. Karena itu, ia meminta daerah tidak kembali menjadi sekadar penonton.

Ia mengusulkan sejumlah agenda besar FORDAS dalam lima tahun ke depan, salah satunya melakukan restorasi ekologi dan tata kelola pemerintahan, termasuk audit terhadap berbagai izin usaha. Audit tersebut, kata dia, akan menyasar izin pertambangan, perkebunan hingga pelabuhan.

"Kita akan mengaudit izin-izin yang beroperasi bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.