Paser, EKSPOSKALTIM – Jalan poros provinsi di jalur dua Batu Kajang, Kabupaten Paser, kian memprihatinkan. Lubang menganga, aspal terkelupas, dan jembatan rusak membentang di jalur vital yang menghubungkan wilayah selatan Kaltim. Kondisi ini memicu keluhan warga, hingga jadi sorotan anggota DPRD Paser, Sri Nordiyanti.

“Kerusakan paling parah ada di jalur dua Batu Kajang dan jembatan. Itu statusnya jalan negara,” kata Sri di Tanah Grogot, Rabu (13/8).

Sri menyebut kerusakan tak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi. Jalur itu jadi urat nadi logistik dan angkutan hasil pertanian serta perkebunan. Karena berstatus jalan negara, tanggung jawab perbaikan ada di pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional.

Keluhan, katanya, sudah berkali-kali disampaikan ke Balai Jalan. Jawaban yang dia terima: perbaikan sudah masuk rencana anggaran, tapi tertunda karena “efisiensi” di pusat.

Selain mengancam keselamatan, jalan rusak menambah biaya perawatan kendaraan dan memperlambat distribusi barang. Meski perbaikan jalur utama belum jalan, beberapa hasil reses Sri sudah dikerjakan, seperti pelapisan aspal di gang dan pembangunan jalan usaha tani.

Namun, kerusakan jalan di Batu Kajang bukan sekadar soal infrastruktur. 24 Juli lalu, bus antarkota Pulau Indah terjun ke sungai di Jembatan Busui, Batu Sopang. Sopir diduga kehilangan kendali di jalan menurun.

Akhir 2023, warga, dipimpin emak-emak, memblokir jalan negara untuk menghentikan truk batu bara. Tak mempan. Para sopir truk yang umumnya dari Kalsel itu menerobos barikade warga.

Saat hujan, lubang jalan setinggi lutut orang dewasa tersebut, tak tampak mata pengguna jalan. Penelusuran media ini, sudah tak terhitung berapa banyak pengguna jalan yang celaka hingga mengalami patah tulang.

Pertengahan 2024, seorang pemuda bernama Teddy tewas diduga ditabrak lari truk batu bara. Oktober, seorang pendeta, Veronika, tewas terlindas truk yang gagal menanjak.

Konflik memuncak di Muara Kate, perbatasan Kaltim–Kalsel. Russell (60), tokoh warga penolak hauling, tewas saat berjaga di posko.

Padahal, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah menegaskan: UU Nomor 3 Tahun 2020 pasal 91 mewajibkan perusahaan tambang memakai jalan hauling, bukan jalan umum. Pelanggaran bisa berujung sanksi administratif, bahkan pembekuan izin.

Usai bertemu Wapres Gibran Rakabuming di Jakarta, Rudy menjanjikan perbaikan jalan 4 km dan 2 jembatan di Batu Kajang. Proyek ini masuk prioritas BBPJN Kaltim.

Wapres Gibran sendiri sempat turun ke Muara Kate pada 15 Juni lalu. Di sana, ia mendengar langsung keluhan warga soal jalan rusak, kecelakaan, dan korban jiwa akibat truk batu bara.

“Bapak-ibu jangan takut terhadap intimidasi apapun, saya bersama bapak dan ibu,” ujar Gibran di hadapan warga.