EKSPOSKALTIM, Bontang – Dalam rangka memperingati HUT ke-71 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bontang menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara berlangsung di Stadion “Taman Lestari” Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Rabu (17/8), kemarin.

Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun ini dipimpin langsung Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Untuk komandan upacara diamanahkan kepada Lettu Arh Suhendra Prabowo dan teks Proklamasi dibacakan Ketua DPRD Bontang, Kaharuddin Jafar.

Untuk tahun ini, ada 41 pasukan pengibar bendera (Paskib) yang mendapat tanggungjawab untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara tersebut.
Petugas pengibar bendera dari sisi kanan Indra Nur Wahid dari SMA Bahrul Ulum di tengah Ahmad Rizky Maulana dari SMKN 1 dan sisi kiri oleh Agung Prabowo dari SMK Rigomasi Bontang. Sementara pembawa baki diemban oleh Ayunda Fauziah.

Selain Wali Kota Neni Moerniaeni bersama suaminya HA Sofyan Hasdam, upacara kemarin juga dihadiri Wawali Basri Rase bersama isterinya Hapidah, seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), anggota DPRD, kepala SKPD, pimpinan Parpol serta tamu undangan lainnya berlangsung khidmat.

Usai upacara, Wali Kota Neni mengatakan, momentum hari kemerdekaan menjadi tonggak bagi seluruh aparat pemerintah dan warga Bontang untuk bekerja nyata.

“Negara kita saat ini sudah berusia 71 tahun. Sebagai anak bangsa, kita harus mampu kerja nyata. Berkarya nyata. Saya yakin, warga Bontang juga bisa membuktikan dan berbuat banyak bagi Negara ini,” kata Wali Kota.

Neni juga mengaku mempunyai makna tersendiri soal arti kemerdekaan bangsa ini.

"Definisi merdeka menurut saya adalah bisa menjadi apapun yang kita mau. Tidak ada diskriminasi dan tidak ada halangan. Kita bebas berpendapat kapan pun yang kita mau tapi masih berwarna Pancasila," katanya.

Menurutnya, kebebasan di Indonesia tetap harus memperhatikan nilai etika dan nilai-nilai gotong royong, tidak seperti kebebasan di negara liberal yang menganut paham bebas sebebasnya tanpa memperhatikan nilai norma dan etika.

Dikatakan bahwa semangat kemerdekaan sudah ada di kota Bontang. Dan sebagai wali kota, dirinya berusaha memberikan ruang yang cukup bagi warga Bontang untuk mengekspresikan diri. Kini, warga Bontang selama ini sudah bebas berpendapat dan bebas jadi apa saja.

"Warga Bontang saya anggap sudah berdemokrasi dengan baik. Sebagai wali kota saya juga tidak alergi dengan kritik. Jika dalam kepemimpinan saya bersama pak Basri ada yang keliru, silahkan kasih masukan. Kota ini membutuhkan warga yang peduli dengan memberikan kritik kepada pemerintah,” urainya.

Lebih lanjut dia jelaskan, saat ini di hari kemerdekaan Indonesia bangsa ini sedang diuji. Saat ini krisis global yang juga berimbas kepada Indonesia dan khususnya Bontang membuat semua pihak harus lebih bekerja ekstra.

“Mungkin semua sudah tahu, saat ini kita dilanda krisis. APBD pun menjadi defisit. Tapi bukan berarti kita diam begitu saja. Pembangunan tetap harus jalan,” tegasnya.

Maka dari itu, di hari kemerdekaan ini, Neni pun bertekad kembali memperjuangkan dan menyuarakan ke pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih kepada Bontang. Salah satunya mendesak pemerintah merevisi UU 33/2004.

“Tidak boleh pusat bertahan dengan kondisi bagi hasil pada proporsi 70 persen pusat dan 30 persen daerah. Sudah begitu, yang 30 persen untuk daerah juga masih dipotong. Terlalu banyak yang diambil pusat. Harusnya adalah pada kondisi sekarang dibalik. Pusat cukup 30 persen dan daerah dapat 70 persen,” katanya.

Ia pun berharap, dirinya tidak berjuang sendiri. Bahkan, bila perlu ada gerakan bersama dari daerah penghasil ini. Termasuk Kaltim. Hampir semua daerah merasakan, harusnya bisa satu suara untuk berjuang bersama.

“Saya akan kembali suarakan untuk merevisi undang – undang 33/2004 agar dimasukan dalam Prolegnas. Sebagai kota pengelola, Bontang seyogyanya mendapat perhatian lebih. Jangan anggaran kita malah dipotong,” pungkasnya. (*)