EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Tingginya resiko kerja yang harus dihadapi seorang nelayan, menuntut pemerintah daerah harus memberikan jaminan keselamatan bagi mereka.

Diungkapkan Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang, bahwa pihaknya telah mendorong penyediaan jaminan keselamatan kerja bagi para nelayan, dari pemerintah.

Kata BW sapaan akrabnya, nelayan sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Sehingga, dia mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Makanya, kami dorong pemerintah untuk mengupayakan itu,” ujarnya, Selasa (19/9/2023).

Dijelaskan BW, jumlah nelayan di Bontang saat ini berjumlah sekitar 7 ribu, namun baru 2 ribu nelayan yang tercatat telah memiliki BPJS mandiri.

“Jadi masih ada sekitar 5 ribu nelayan di Bontang masih belum mendapat perlindungan kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yang layak,” ujarnya.

Dirinya pun menyarankan agar Pemkot Bontang bisa meniru keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang mana lebih dari 10 ribu nelayan telah mendapatkan perlindungan secara gratis.

“Semoga ini bisa diakomodir,” harap politikus Partai Nasdem ini.

Kemudian, Ketua Kelompok Nelayan Alam Bahari Bontang, Megi mengaku sangat berharap adanya bantuan keselamatan kerja bagi para nelayan. Sebab, banyak nelayan yang belum mendaftarkan diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan ekonomi.

“Semoga DPRD Bontang bisa membantu kami para nelayan agar bisa kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena, tidak seluruh nelayan bisa untuk melanjutkan pembayaran. Bahkan ada yang belum mendaftar sampai sekarang karena tidak sanggup membayar,” terangnya. (adv)