EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda - Anggota DPRD Kaltim menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Visi dan misi Isran-Hadi dinilai hanya indah di atas kertas.
Namun dalam implementasinya dianggap nol besar. Apalagi di 3 tahunan kepemimpinan Isran-Hadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim hanya sedikit keberhasilan yang bisa dibanggakan dari keduanya.
Itu yang banyak dilontarkan saat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2020 memaparkan hasil evaluasi mereka. Hingga dengan pertengahan 2021 ini, hampir belum ada kinerja Isran-Hadi yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Utamanya yang jadi janji-janji politiknya.
Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Rusman Yaqub yang membacakan laporan hasil evaluasi mereka pada rapat paripurna, Senin (3/5/2021) siang, menyampaikan ketidakpuasannya atas kinerja Isran-Hadi pada 2020. Di mana, sepanjang 2020 ada banyak sekali persoalan pembangunan di Kaltim.
“Kinerja pemerintah terus menurun. Banyak sekali masalah yang muncul dari pertambangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kaltim minus 4,61 persen. Pembangunan seolah jalan di tempat. Tingkat pengangguran terbuka juga semakin besar. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia,” jelasnya.
Hal senada juga diutarakan anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Sutomo Jabir. Politikus muda Partai PKB ini menyampaikan, ada beberapa rekomendasikan pansus yang bisa dikatakan cukup urgens. Salah satunya yakni buruknya tata pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan Isran-Hadi.
Imbas dari buruknya pengelolaan pemerintahan yang tidak bagus. Berujung pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun yang kian besar. Dari tata pelaksanaan pemerintahan, Sutomo Jabir menilai, yang demikian ini sangat tidak bagus. Sehingga perlu segera dilakukan evaluasi mendalam. (adv)
