EKSPOSKALTIM, Bontang- Selain pengaruh pasca turunnya harga minyak dan gas (Migas) serta batu bara, turunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang salah satunya karena imbas dari permasalahan lama.

Yaitu, tingginya dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) beberapa tahun terakhir. Besaran dana bagi hasil ke setiap daerah juga dipertimbangkan karena kurangnya daya serap anggaran. Terutama Bontang yang beberapa tahun terakhir terjadi angka silpa yang cukup tinggi.

“Jadi logikanya begini, siapa yang mau kasih uang lebih besar dari sebelumnya kalau uangnya masih ada sisa. Bisa jadi kalau diberi dengan nominal yang sama, bisa tersisa lagi,” ungkap Rektor Universitas Trunajaya Bontang Chairul Rahman, Jumat (24/3) siang.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ini salah menganggap ekonomi Bontang masih sama baiknya dengan tahun lalu.

Misalnya, pegawai yang menganggap pemerintah masih bisa memberikan berbagai jenis tunjangan mulai dari tunjangan pegawai sampai tunjangan kinerja kerja (e- Performance).

Buntutnya, banyak pegawai yang meneriakkan kekecewaan atas kebijakan pemotongan tunjangan tersebut. Meski hal tersebut bersifat sementara menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

“Harusnya para pegawai dapat mengerti kondisi keuangan yang terjadi saat ini. Kalau soal tunjangan itu kan, bisa iya bisa tidak. Sifatnya sementara. Kalau yang abadi kan hanya gaji pokok. Menurut saya begitu,” jelasnya.

Selain belanja pegawai, kata dia, pemerintah juga bisa menekan pengeluaran dari sisi infrastruktur dengan cara menetapkan skala prioritas. Sehingga pembangunan-pembangunan yang dinilai tidak begitu urgen, lebih baik ditangguhkan terlebih dahulu.

Ia mengaku, melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini sudah sesuai. Seperti kondisi pembangunan saat ini, ia melihat banyak pembangunan yang mandek lantaran dana dialihkan ke belanja wajib.

“Menurut saya memang ini yang harusnya dilakukan. Untuk kegiatan yang tidak prioritas sebaiknya ditunda dulu. Sembari menunggu kebijakan pusat berubah dan membaik,” paparnya.

Upaya menghadapi persoalan kekurangan anggaran, menurut sudut pandang Chairul apa yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik.  Lantaran kondisi tersebut juga imbas dari permasalahan yang terjadi di pusat.

“Jadi istilahnya begini. Kondisi yang sebelumnya enak menjadi tidak enak itu bisa dibayangkan seperti apa. Yang jelas butuh pemikiran ekstra untuk menghadapi dan tetap berjalan hingga saat ini,” sebutnya.

Dia menjelaskan, bahwa pada dasarnya ekonomi Bontang masih berjalan seperti biasa. Hanya saja, perbedaannya di tahun ini penurunan APBD lebih dirasakan pengaruhnya oleh pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan dari sisi swasta, ia menilai perekonomian Bontang tidak mengalami gejolak. Artinya, berjalan sama dengan tahun lalu. Bahkan, secara umum perekonomian Indonesia saat ini mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat suku bunga bank yang masih dalam urutan standar dan berbanding lurus dengan nilai inflasi Bontang saat ini.

“Kalau perekonomian Bontang menurut aspek swasta saya rasa berjalan dengan baik. Sesuai dengan tingkat suku bunga bank yang berkisar 6 sampai 8 persen. Dan ini juga sesuai dengan nilai inflasi kita sekitar di bawah 6 persen. Artinya masih terbilang baik, jika nilai inflasi di bawah dan tidak melebihi 6 persen,” ungkapnya.

Gejolak ekonomi satu tahun terakhir dialami Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menurunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Begitu juga di setiap kabupaten/kota, khususnya Bontang salah satu kota yang mengalami penurunan APBD dari tahun lalu mencapai Rp 1,9 triliun menjadi Rp 916 miliar yang sudah di-support Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi.