EKSPOSKALTIM, Mahulu - Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, sangat jauh tertinggal jika dibandingkan Negeri Jiran tersebut. Pasalnya, penduduk perbatasan di Indonesia masih terasa sulit mendapatkan akses komunikasi, infrastruktur hingga distribusi bahan pokok.
Seperti itulah yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai etalase Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung wilayah Malaysia.
Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Novita Bulan berharap daerahnya ini memiliki fasilitas yang tak kalah dengan negara tetangga.
Namun melihat kondisi saat ini dengan dilakukannya penahanan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, ia pun pesimis hal tersebut dapat terwujud. Apalagi, kabupaten ini hanya hidup dari dana perimbangan pusat.
"Kami berharap pusat memberikan toleransi soal penahanan anggaran tersebut, dan tidak memangkas anggaran itu. Karena selama ini, Mahakam Ulu hanya bergantung pada anggaran provinsi dan pusat,” ujar Novita saat ditemui di kantornya, Long Bagun, Selasa (8/11) siang.
Dengan penahanan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat, tentu akan menghambat pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Mahulu.
“Jangan sampai di negara tetangga (Malaysia, red) terang benderang, tetapi sebaliknya Mahulu yang berbatasan langsung malah pembangunannya terhambat. Karena masalah anggaran, penerangan jalan pun jadi gelap gulita," ujarnya.
Novita pun menyarankan pemerintah pusat untuk segera melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Mahulu, agar yakin bahwa daerah ini betul-betul membutuhkan anggaran tersebut.
"Kami berharap jangan sampe kata miris itu disandang oleh Kabupaten Mahulu. Dengan alasan, di negara tetangga sudah memiliki pembangunan pesat, tapi kita masih jalan ditempat karena masalah anggaran,” tukasnya. (Adv)
