EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengingatkan masyarakat pemilih di Kalimantan Timur untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2018-2023, baik bagi warga yang telah memiliki KTP-elektronik maupun yang belum.

"Sekarang sudah tanggal 26, besok Pilkada serentak berlangsung, mari kita gunakan hak pilih, jangan golput. Pilihan setiap orang sangat menentukan pembangunan Kaltim hingga lima tahun mendatang," ujarnya saat dihubungi, Selasa (26/6).

Baca: Dewan Kaltim Dukung Pemprov Sterilkan Bangunan di Tahura

Alung menjelaskan, bagi penduduk yang belum punya e-KTP, tetap bisa menggunakan hak pilihnya jika terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggunakan surat keterangan (Suket) dan formulir Model C6-KWK. Kata dia, KPU Kaltim sudah menerbitkan surat edarannya perihal hal tersebut. Artinya, dengan Suket diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.

“Namun dengan ketentuan bahwa petugas KPPS memastikan bahwa Suket dan formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan," tutur Alung.

Menurut Alung, KPU Kaltim dan semua pihak harus mensukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Ia menilai, sejauh ini KPU Kaltim dan jajarannya telah bekerja maksimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih.

Kendati demikian, ia mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pilkada Kaltim memang masih dalam suasana mudik. Sehingga, hal ini memungkinkan para pemilih masih di kampung halaman atau masih ada warga Kaltim yang masih berlebaran dengan keluarga di luar Kaltim.

Ia menilai hal tersebut dapat menjadi hambatan KPU Kaltim untuk menigkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, Alung pun mengimbau para pemudik tersebut segera kembali ke Kaltim.

“Mereka harus pulang untuk menentukan pilihannya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat pulang sebelum hari pencoblosan,” harapnya.

Terkait dengan kemungkinan akan ada kecurangan dalam Pilkada ini baik politik uang, saling menyudutkan lawan politik dan lainnya, Alung mengharapkan semua pihak menghindari hal tersebut. Termasuk mengindari segala bentuk kecurangan.

"Jangan kotori Pilkada Kaltim dengan money politics. Saya ingatkan hal ini karena pelakunya bisa dipidana, bahkan pasangan calon yang terbukti bisa dibatalkan. Ini kan yang rugi adalah mereka sendiri," tegas Alung.

Alung yang juga politikus senior Partai Golkar ini meminta pemilih untuk mempelajari track record para calon, karena siapapun yang dipilih akan berdampak terhadap pembangunan selama lima tahun mendatang.

"Silahkan pelajari latar belakang calon agar bisa membuat keputusan yang tepat saat di TPS nanti. Pelajari secara seksama dan yakini pilihan masing-masing, kemudian tetapkan pasangan nomor berapa yang akan dicoblos nanti," katanya menegaskan.

Baca: Dewan Kaltim Minta Pemerintah Antisipasi Pendatang Gelap

Terkait dengan kabar bohong atau hoaks dan ujaran kebencian bernuansa SARA, hal ini juga menjadi perhatiannya. Alung mengakui banyak kabar hoaks dan ujaran kebencian yang mudah menyebar melalui media social.

“Jangan mudah terhasut dan menebar ujaran kebencian. Pilihan boleh berbeda, tapi menjaga kondusifitas di Kaltim yang lebih utama,” tandasnya. (adv)

Video APDESI Bone Ngadu Soal Data Rastra ke DPRD

ekspos tv