27 Mei 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Bawaslu Samarinda Hentikan Kasus Politik Uang Caleg Nasdem


Bawaslu Samarinda Hentikan Kasus Politik Uang Caleg Nasdem
Bawaslu Samarinda mengembalikan bukti dugaan money politic kepada pelaku. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Kasus dugaan politik uang menjelang hari pencoblosan pada Pemilu 2019 lalu, oleh caleg partai Nasdem resmi dihentikan. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilu, menganggap kasus tersebut tak cukup untuk diproses ke tahap penyidikan. Gakkumdu sendiri terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian dan kejaksaan.

Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengatakan, perkara tersebut setelah diteliti oleh Gakkumdu, menyimpulkan bahwa kasus dihentikan. Dasarnya, kata dia, adalah adanya beda penafsiran dalam Pasal 523 Ayat 3 Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu. Meskipun pihaknya meyakini, bahwa segala alat bukti cukup untuk dinaikan ke penyidikan.

Baca juga: Bariq Ghazala, Peraih Nilai UN 2019 Tertinggi se-Kaltim dari SMA YPK

"Menurut kami (Bawaslu), pasal dan bukti yang kami pegang sudah sangat cukup dan meyakinkan untuk dinaikkan ke tahap penyidikan," jelasnya.

Dalam kasus ini, Bawaslu Samarinda sejatinya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh koordinator saksi sejumlah caleg dari partai Nasdem, pada dinihari 17 April 2019 lalu.

Pasal yang dimaksud Muin berisi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Jika ditelaah lebih dalam, jelas Abdul Muin, penggunaan kata menjanjikan di dalam pasal tersebut tidak bisa dipahami secara parsial. Tetapi, kata itu dirangkai sepenuhnya dengan kata dari kata berikutnya.

"Kalimat 'tidak menggunakan hak pilihnya' itu tidak terpenuhi (menurut Gakkumdu). Karena, OTT terjadi sebelum pencoblosan," terangnya.

Ia menjelaskan, apabila dikaitkan dengan kronologi yang diakui oleh pelaku dan para saksi terkait, semua menguatkan bukti bahwa betul terjadinya politik uang.

"Dari awal, pelaku datang ke TPS dan meminta form C-6 ke ketua KPPS untuk didistribusikan ke warga. Tapi tidak sempat karena terlanjur OTT dari warga dan langsung lapor ke Bawaslu," ucapnya.

Namun demikian, pihaknya tidak bisa memproses jika penegak hukum dalam Gakkumdu tersebut terjadi perbedaan. Hal ini dia sampaikan agar masyarakat tahu alasan dari terhentinya kasus money politic tersebut.

Baca juga: Pererat Kemitraan, Penrem 091/ASN Buka Puasa Bersama lnsan Pers

Dengan dihentikannya perkara tersebut, ia menegaskan, pihaknya telah mengembalikan bukti kepada pelaku yang tertangkap di tempat kejadian.

Pelaku yang berinisial (ADS) berkunjung ke kantor Bawaslu Samarinda yang berlokasi di Jalan Gunung Arjuna, Senin (13/5).

Adapun, bukti-bukti yang dikembalikan antara lain, uang tunai sebesar Rp 40,4 juta, formulir C-6 sebanyak 41 lembar, kartu nama caleg inisial M sebanyak 15 lembar, kartu nama caleg inisial HH sebanyak 16 lembar, dan kartu nama caleg inisial SZ sebanyak 1 lembar.

Selain itu, ada juga surat dukungan untuk M dan SZ sebanyak 76 lembar, daftar nama saksi sebanyak 3 bundel, daftar alamat TPS di Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 11 lembar, 1 buah handphone, dan 1 unit motor. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0