22 September 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Banyak Agenda, Pansus Pengawasan Pertambangan dan Perkebunan Ditunda Hingga Pemilu


Banyak Agenda, Pansus Pengawasan Pertambangan dan Perkebunan Ditunda Hingga Pemilu
Suasana paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (4/3). (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengawasan pertambangan dan perkebunan Kaltim oleh DPRD Kaltim urung dilakukan. Meski telah diagendakan sebelumnya, pimpinan DPRD Kaltim memutuskan menunda pembentukan pansus tersebut, hingga usai Pemilu 2019.

“Diputuskan dibuat pansus usai pemilu 2019,” kata Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun, usai paripurna ke-7 DPRD Kaltim, tentang pengesahan revisi jadwal kegiatan masa sidang I dan nota penjelasan terhadap pengawasan pertambangan dan perkebunan, di gedung D DPRD Kaltim, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Proyek Kereta Api Kaltim Dipastikan Berlanjut

Seyogyanya, paripurna tersebut mensahkan pembentukan pansus pengawasan pertambangan dan perkebunan. Dalam audiensiyang dihadiri oleh 17 anggota dewan tersebut, Ketua Fraksi PKB Syafruddin menolak pembentukan pansus tersebut.

“Dengan mencermati banyaknya agenda, lebih baik ditunda. Dibentuk usai pemilu saja,” ujar Udin-sapaannya.

Akhirnya, seluruh fraksi di DPRD Kaltim menyepakati usulan tersebut. Menurut Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun, memang saat ini sudah ada agenda 12 pansus berkaitan dengan pembentukan rancangan peraturan daerah. Semua pansus, kata dia, harus diselesaikan hingga akhir masa jabatan.

“Intinya, tetap dibuat pansus. Supaya efektif (ditunda), kan ada banyak, ada 12 pansus yang harus kita selesaikan. Supaya nanti jangan sampai dibentuk, tapi tidak efektif waktunya. Sehingga kita maksimalkan bahas yang ada saja dulu,” kata Syahrun.

Rencana pembentukan pansus pengawasan pertambangan dan perkebunan Kaltim, merupakan inisiatif DPRD Kaltim dalam menyikapi pelbagai persoalan dalam dua sektor tersebut. Mulai dari tambang ilegal, lokasi tambang dekat pemukiman, pelanggaran dan pencemaran lingkungan, masalah tenaga kerja hingga soal kesejahteraan.

Baca juga: Dewan Kaltim Pertanyakan Perpanjangan Waktu Proyek Jembatan Kembar

Menurut Syahrun, pansus ini sebagai bentuk peningkatan pengawasan legislatif kepada eksekutif dalam menyelesaikan persoalan di sektor pertambangan dan perkebunan.

“Pertimbangannya, karena teman-teman menemukan banyak masalah. Nantinya hasil pansus akan membuat rekomendasi kepada gubernur untuk dilakukan oleh OPD terkait melalui kebijakan,” bebernya.

Lebih jauh, Syahrun menyatakan, meski ditundanya pembentukan pansus bukan berarti pengawasan urung dilakukan. Ia mengaku, segala persoalan pengawasan pertambangan dan perkebunan dilakukan oleh Komisi III dan II.

“Sebelum dibentuk pansus, saat ini kita serahkan masalah-masalah itu di Komisi untuk menyelesaikan. Pertambangan di Komisi III dan perkebunan di Komisi II. Jadi sekarang dimaksimalkan di komisi dulu,” tandasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0