EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pemenuhan hak perempuan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum begitu menggembirakan. Menurut data angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim berada di posisi terendah ketiga setelah provinsi Papua Barat dan Bangka Belitung, sebesar 56,64 persen.

Kesenjangan peran di berbagai bidang antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Kaltim disebut masih sangat "jomplang" atau jauh dari seimbang, karena besarnya dominasi kaum pria.

Baca juga: Kodam VI/Mlw Gelar Sosialisasi Permudah Pertanggungjawaban Keuangan Negara

“Kita lihat data dari IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG Kaltim itu terendah ketiga secara nasional. Kecil sekali Kaltim. Kalau IPG-nya sebenarnya enggak terlalu rendah, tapi perbedaaanya antara laki-laki dan perempuan jauh sekali,” kata Asisten Deputi (Asdep) PHPP Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Roos Diana Iskandar, saat beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kaltim, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (25/2/2019).

IDG dan IPG adalah salah satu tolak ukur dalam pencapaian upaya dan program peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender antara laki-laki dan perempuan di tanah air.

IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Menurutnya, pihaknya berkunjung ke Kaltim untuk mengambil data dan informasi terkait dengan perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) yang telah dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim. Termasuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat, sehingga menyebabkan IDG dan IPG Kaltim masih rendah.

“Jadi kita juga pingin tahu penyebabnya. Apa masalahnya (Kaltim)? Yang kita temukan soal indikator (penilaian). Karena pendapatan perempuan di Kaltim masih rendah. Dipertambangan lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang masih rendah,” terangnya.

Diketahui, IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Ia berharap, dari temuan -temuan tersebut menjadi bahan masukan terhadap pemerintah pusat untuk membuat program kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesetaraan gender.

“Kita sebagai Kemenko akan mengkoordinasikan nanti dengan kementerian-lembaga terkait untuk kebijakan ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Siti Qomariah mengamini pemenuhan hak perempuan di Kaltim yang masih rendah. Ia mendesak kepada Pemprov Kaltim agar mengeluarkan kebijakan yang tepat dan produktif untuk meningkatkan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan. Misalnya dengan membuat pelatihan-pelatihan mendorong perkembangan skill terhadap perempuan.

“Misalnya soal tenaga kerja dipertambangan. Kita harap, pemprov harus punya kebijakan yang memaksa perusahaan itu merekrut perempuan sebanyak-banyaknya. Saat ini kan perempuan mayoritas hanya terlibat di sektor UMKM saja,” tuturnya.

Baca juga: Terdesak Bayar Utang Arisan Online, Wanita Ini Nekat Mencuri di BTN PKT

Selain itu, kata dia, masalah lain adalah tingkat keterpilihan perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan. Salah satunya yang menjadi tolak ukur, ujar dia, perihal tingkat keterpilihan perempuan dalam Pemilu.

“Contoh saja di pemilu ini. Memang pencalegan itu 30 persen. Tapi tingkat keterpilihan (perempuan) masih sangat rendah. Karena kompetisi sehat. Sementara budaya kita, adat kita masih kental memprioritaskan laki-laki. Perempuan masih dinomor duakan,” ungkapnya.

Ia berharap, instansi terkait dalam mengkampanyekan kepada masyarakat agar perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam segala bidang, termasuk dalam politik.

“Harus ada kebijakan dan kampanye terus menerus dari semua pihak bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki,” tandasnya. (*)