EKSPOSKALTIM, Samarinda - Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak meminta kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak terlibat langsung dalam Pilkada Kaltim 2018 mendatang.
Khususnya bagi para guru yang ada di Kaltim dilarang untuk menjadi tim sukses pasangan calon dengan iming-iming apapun.
"Tolong (media) tulis besar-besar. Saya larang Guru di Kaltim jadi tim sukses. Saya prihatin, Guru pada mundur dan jadi Camat," ungkapnya pada Launching Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018, di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin (2/10).
Baca juga: Dewan Soroti Menjamurnya Baliho Rusmadi Wongso
Dari laporan pemilu sebelumnya, kata Awang, banyak guru yang dijanjikan oleh kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah ketika menjadi tim sukses berupa jabatan.
"Banyak guru yang digunakan oleh kepala daerah menjadi timses. Guru tersebut imbalannya jadi camat. Sehingga kita jadi kekurangan guru," keluh Awang.
Padahal, lanjut Awang, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), sudah menerbitkan surat edaran Menpan RB No. B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2015 lalu.
Itu menjadi rujukan bahwa aparatur negara tidak boleh terlibat dalam proses politik, atau harus Netral.
Lebih jauh, Awang mengaku telah mengamati banyak kegiatan yang kurang sehat menjelang Pilgub Kaltim 2018 mendatang.
Karena itu ia menegaskan, jika mengetahui ada oknum PNS yang terlibat politik, Awang tak segan- segan untuk menindak.
"Meskipun Sekprov (Rusmadi) ikut maju Pilgub, saya tegaskan PNS harus netral, karena sebagai aparatur negara sama seperti TNI dan Polri. Kalau ada, tolong laporkan ke saya. Biar saya pecat," tegas ketua Dewan Kehormatan Partai Nasdem ini.
Untuk tahapan Pilkada Kaltim 2018 mendatang, ia meminta kepada KPU Kaltim, Bawaslu dan stakholder terkait untuk mempersiapkan secara matang, agar tidak menimbulkan masalah yang mengganggu pelaksanaan Pilkada nanti.
