22 Juli 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

800 Izin Pertambangan di Kaltim Bermasalah


800 Izin Pertambangan di Kaltim Bermasalah
Hutan-hutan yang dibuka di Kalimantan Timur untuk keperluan pertambangan batubara. Foto: Hendar/Mongabay.co.id

EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berjanji menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan aktivitas pertambangan.

"Terhadap persoalan pertambangan dan masyarakat kami telah memberikan perhatian yang serius. Khususnya persoalan sengketa lahan dan perizinan, termasuk aktivitas pertambangan yang selalu kami pantau,” beber Sekprov Kaltim, Rusmadi Wongso, Senin (25/9) siang.

Rusmadi mengatakan,melalui Dinas Pertambangan Kaltim upaya menegakkan aturan-aturan di sektor pertambangan telah dilakukan. Ia membuktikan dengan melakukan penutupan terhadap izin-izin yang selama ini telah melakukan pelanggaran.

Ia mengatakan saat ini sudah sekitar 800 izin dari semua sektor pertambangan di Kaltim tercatat melakukan pelanggaran. 400 dokumen di antaranya tengah diproses pihaknya. 

“Tapi nanti kita akan kroscek kembali, sejauh mana sekarang, begitu juga dengan SK Gubernur tentang Perairan dan Pertambangan yang sudah keluar, yang jelas sudah hampir 400,” tandasnya.

Pertambangan, kata dia, persoalannya tidak hanya berkutat pada izin semata. Akan tetapi tentang kejujuran masing-masing perusahaan dalam melakukan aktivitas pertambangan.

Sebab tak sedikit perusahaan yang mengantongi izin lengkap tetapi masih sering ditemukan melakukan aktivitas pertambangan di luar dari ketentuan aturan yang berlaku. Terutama terkait dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat akibat aktivitas pertambangan itu sendiri. 

“Pertama adalah persoalan niat baik pemegang IUP, kalau pemegang izin tersebut berniat baik ingin berinvestasi di Kaltim pasti lah dia akan melaksanakan usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakatnya,” tandasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang mengalami hal serupa, silakan untuk melakukan pengaduan-pengaduan kepada pihaknya.

Selama membawa dokumen dan bukti lengkap adanya pelanggaran maka pemerintah melalui instansi terkait akan segera bertindak dan memproses pengaduan tersebut. Sanksinya, kata dia, dapat berupa teguran hingga pemberhentian operasi pertambangan.

“Ya seperti yang terjadi tadi, pengaduan bisa melalui anggota dewan. Kita tidak akan segan untuk menindak, seperti kemarin ada aktifitas pertambangan yang menimbulkan korban jiwa kita tahan, bahkan kita stop sementara sampai melakukan kewajibannya,” ujarnya.

Berita terkait: Dewan Minta Perusahaan Tambang Tak Seenaknya Gusur Masyarakat

Reporter : Slamet Riyadi    Editor : Fariz Fadhillah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0