EKSPOSKALTIM, Kutim – Pembangunan jembatan timbang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) saat ini.  

Musababnya, kerusakan jalan poros provinsi dan nasional antara Bontang hingga Berau yang melewati Kutim kian rusak parah. Hal itu dirasa akibat dari faktor muatan kendaraan yang berlebihan.    

Seperti yang mencuat dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) perhubungan terkait permasalahan buruknya jalan nasional itu. “Beberapa usulan seputaran pembangunan jembatan timbang yang belum dimilki beberapa daerah juga” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Failu Jumat (21/04) siang. 

Meski demikian pembangunan jembatan timbang ini diprediksi tak akan mudah terealisasi. Ada beberapa permasalahan yang masih kurang di pahami pemerintah, seperti tentang kuasa pengelolaan.

“Pembangunan fasilitas jembatan timbang nantinya kan ditangani oleh pemerintah pusat. Apabila nanti sudah terbangun, apakah akan dikelola pusat atau diserahkan oleh pemerintah daerah, itu yang membuat pemerintah daerah kebingungan,” tuturnya. 

Tak hanya itu,  dalam pengelolaan jembatan timbang, Failu tak menampik jika pihaknya khawatir dengan potensi adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum pengelola maupun petugas jaga. Pasalnya, terkait kasus pungli ini, membuat banyak jembatan timbang di sejumlah daerah yang ditutup.  

“Pembangunan fasilitas jembatan timbang sudah diajukan saat ini sudah ada di pusat dan dalam tahap kajian,” kata Failu. Lebih jauh pihaknya juga ingin membangun fasilitas utama tapi juga berencana membangun pelbagai fasilitas penunjang di jembatan timbang.  

"Fasilitas seperti gudang atau tempat penitipan dan penyimpanan barang – barang hasil penertiban dari kendaraan yang overload juga perlu diperhatikan oleh pemerintah," pungkansya.