EKSPOSKALTIM, Samarinda- Aliansi Mahasiswa Peduli Kaltim (AMPK) kembali berorasi mendesak pemerintah agar pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran menjadi prioritas.
Aksi pertama dilakukan di halamam kantor gubernur, namun tidak direspons. Akhirnya massa beralih ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim di Jalan Kesuma Bangsa.
Korlap aksi Ahmad Husaini dalam orasinya meminta pemerintah dalam hal ini Bappeda agar bijak dalam mengalokasikan anggaran. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pendidikan, rumah sakit dan listrik harus prioritas di daerah pinggiran seperti di Kubar, Kutim, Bontang dan Mahulu.
"Pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran agar menjadi prioritas Pemerintah," kata Ahmad, Kamis (6/4) siang.
Ahmad juga mendesak adanya pembangunan infrastruktur, karena sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Dan kami juga menekankan agar pemerintah secepatnya menyelesaikan proyek kontrak tahun jamak (multi years contract), pembangunan tol Samarinda-Balikpapan serta jembatan kembar. Terkait pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan, untuk saat ini kami menilai Kaltim belum membutuhkannya, jadi kami harap tidak masuk prioritas," tegas Ahmad.
Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pembangunan di Kaltim. "Maka dari itu kami meminta agar kita bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Humas Bappeda Muzakir yang menemui massa aksi menjelaskan, pembangunan jalan dari Long Bigung menuju Long Apari sudang masuk perencanaan dengan anggaran Rp400 miliar. Muzakir juga meminta agar mengawal pembangunan tersebut bersama-sama.
"Pembangunan jalan perbatasan telah diprioritaskan dan sejak 2012 dipercepat pembangunannya. Hanya saja dengan panjang kurang lebih 500 km kebutuhan pembiayaannya cukup besar mulai dari Tering-Ujoh Bilang-Long Bagun-Long Pahangai-Tiong Ohang perbatasan Kalbar dan Long Pahangai-Long Boh (Kaltara). Total alokasi tahun ini Rp416 milyar dari APBD provinsi dan APBN," jelasnya di hadapan para mahasiswa.
Mendengar jawaban Bappeda, seluruh mahasiswa langsung membubarkan diri dan bergerak ke kantor DPRD Provinsi Kaltim. Akan tetapi dikarenakan adanya rapat paripurna sehingga aksi pun akan dilanjutkan besok.
