EKSPOSKALTIM, Bontang- Karut-marut dana tabungan kesejahteraan purna tugas pegawai BNI Life menuai titik terang. Terhitung mulai 13 Maret, dana tersebut dipastikan cair dalam hitungan 10 hari kerja.

Kepastian tersebut diperoleh dari hasil rapat Komisi I DPRD Bontang bersama perwakilan BNI Life, serta masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agenda rapat menyinkronkan data jumlah pegawai peserta antara BPKD dan BNI Life yang sudah memasuki batas akhir seperti ditentukan pada rapat minggu lalu.

Dari hasil rapat tersebut, disimpulkan data valid dari masing-masing satuan kerja perangkat dinas (SKPD). Setelah data diterima BNI Life dipastikan akan segera cair dalam waktu 10 hari kerja.

“Data-data sudah diterima, dalam 10 hari kerja dipastikan cair. Mudah-mudahan secepatnya clear,” kata Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, saat ditanya awak media usai rapat di ruang rapat DPRD, Senin (13/3/2017).

Ditambah lagi, kepastian itu diperkuat dengan koordinasi tim pemerintah yang memastikan tidak ada lagi data yang tertinggal atau nama-nama pegawai yang tidak tercatat.

“Tim pemerintah juga sudah memastikan. Setelah pencairan terealisasi nanti, kami akan tetap terus melakukan pengawasan terhadap setiap OPD. Kalau-kalau ada pengaduan dari OPD terkait nama yang masih belum masuk dalam daftar. Saya sempat sampaikan tadi, minggu lalu kami menerima keluhan salah satu kepala sekolah dan guru yang mengaku belum terdata selama 6 tahun. Ada juga yang 3 tahun, itu yang perlu diperhatikan,” jelasnya.

Dalam rapat juga terjawab kekhawatiran pegawai peserta BNI Life yang selama ini beredar terkait biaya yang dikenakan dalam pembukaan rekening tabungan bagi pegawai yang belum memiliki rekening.

“Biaya membuka rekening itu tidak ada. Dan saya pastikan juga, soal saldo sebesar Rp 250 ribu harus mengendap di masing-masing rekening, itu tidak benar. Hanya saja bila penutupan rekening dilakukan maka dikenakan biaya sebesar Rp 10 ribu seperti yang disampaikan BNI Life,” paparnya.

Agus Haris memastikan pencairan nanti sesuai dengan jumlah dana yang ditabung peserta ditambah dengan manfaat yang seharusnya didapat peserta tabungan kesejahteraan itu.

“Jadi uang total Rp 58 miliar yang akan cair. Sedangkan Rp 5,8 miliar lebih sudah diklaim oleh 450 lebih pegawai. Artinya, sudah memiliki masing-masing nama pegawai dari jumlah itu,” tutupnya.