EKSPOSKALTIM, Mahulu - Di Kabupaten Mahakam Ulu sedikitnya terdapat 2800 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang tersebar di sejumlah kantor pemerintahan seperti Kantor Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan mengungkapkan bahwa sebelum memasuki tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Mahulu akan melakukan pengurangan terhadap TKK yang tidak berkompeten dibidangnya.

"Sesuai dengan penyampaian Bupati terkait pembebanan tugas, artinya yang mana berkapasitas kita pakai. Kemudian yang belum sesuai kita pindahkan ke SKPD lain, atau kita tempatkan di kecamatan-kecamatan. Kalau yang memang tidak kompeten sama sekali dan itu membebani daerah, ya kita berhentikan," kata Novita saat ditemui di Logistik Poin, Jalan Poros Ujoh Bilang - Long Bagun, Selasa (8/11) siang tadi.

Ditegaskan Novita bahwa harus ada tindakan ataupun pemangkasan yang mesti dilakukan pemerintah. Karena menurutnya, masih banyak yang lebih penting dalam hal pengalokasian uang daerah, ketimbang harus menggaji TKK yang begitu banyak dan tidak kompeten.

"Tidak semua kita berhentikan ya, menggaji dengan anggaran sekian kita bisa gunakan untuk pembangunan lain. Jangan kita memaksakan kondisi daerah bahwa kita mempekerjakan TKK, sedangkan kepentingan yang lebih besar terabaikan," tuturnya.

Lebih lanjut kata dia, nantinya akan dilakukan assesment ataupun pembobotan beban kerja terhadap TKK untuk mempertahankan di suatu SKPD sesuai dengan kompetennya.

"Yang kita pertahankan yang lulus tes saja, kalau ada yang tidak masuk dalam kualifikasi, ya kita kembalikan ke Badan Kepegawai Daerah tindakan apa yang harus diambil oleh pemerintah," tutupnya. (Adv)