27 Mei 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI TERKSESAN SEMRAWUT DAN TIDAK TEPAT GUNA


IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI TERKSESAN SEMRAWUT DAN TIDAK TEPAT GUNA
Direktur Operasional & Produksi PT. Fortinusa, Erwin Renaldhy

EKSPOSKALTIM- Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pemerintahan saat ini masih terkesan semrawut, sporadis dan berdiri sendiri. Padahal secara teoritis, sejatinya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sangat mendukung penyelenggaran tata kelola organisasi agar lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan tepat guna bagi stakeholder pemerintahan.

Menurut Direktur Operasional & Produksi PT. Fortinusa, Erwin Renaldhy, S.Kom, MT kepada Eksposkaltim mengatakan, Beberapa kendala yang di hadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah saat ini adalah, tidak memiliki kemampuan manajerial berbasis pengetahuan teknologi informasi dan tidak adanya kesinambungan program saat ini dengan program sebelumnya. Padahal dari sudut pandang efisiensi masih bisa di lanjutkan dengan melakukan peremajaan atau penyesuaian, tanpa perlu membuat program baru dimana substansi operasinalnya adalah sama dan perbedaannya sekedar istilah saja, menjadi persoalan yang kompleks sehingga inplementasi e-government belum optimal.

Paradigma beragam masing-masing SKPD dalam menerapkan teknologi informasi. implementasinya yang dilakukan sendiri-sendiri  kurang bersinergi dan berbagai fungsi, tak ayal berimplikasi pada pemborosan anggaran akibat tidak adanya perencanaan yang matang dalam pemanfaat teknologi informasi tersebut. Dalam beberapa kasus didaerah, penerapan teknologi informasi digarap tanpa sistematika yang jelas dan  tidak mengacu pada pedoman Sistem Informasi Nasional SISFONAS yg diterbitkan KEMENKOMINFO pada tahun 2010 lalu.

Akibatnya, vendor yang berhasil menang tender untuk menyusun master plan suatu daerah misalnya, tidak fokus pada konstribusi malah cenderung transaksional, sehingga inplementasi TI berujung pada  traumatis kepala daerah untuk bersentuhan dengan TI yang dianggap tidak menghasilkan perubahan apapun kendati sudah mengeluarkan anggaran besar.

Visi Teknologi Daerah

Kecendrungan Pemerintah yang hanya terpaku pada sector real atau infrastruktur pembangunan fisik Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD), sehingga peran serta teknologi informasi dalam menunjang proses pencapaian visi misi daerah masih abstrak, kalaupun ada sekedar pemanis sering digunakan jika menjelang PILKADA semua kandidat seketika menjadi Hightech.

Padahal Perencanaan TI yang matang akan mampu mengurai skema, arsitektur, infrastruktur termasuk pemetaan sumber daya yang sesuai dan betul-betul di butuhkan, bukan berdasarkan perkiraan, realisasinya bisa di lakukan bertahap di sesuaikan dengan kekuatan anggaran PAD.

Birokrasi

Kecuali di perkotaan, paradigma kalangan birokrasi kadang masih menganggap tenaga fungsional pranata komputer (S.Kom) di ukur hanya sebagai operator dan atau teknisi, tukang ketik, tukang install, pasang-perbaiki ini itu, bukan sebagai analisis yang mampu merancang proses bisnis untuk alur kerja atau Diagram Konseptual. Padahal, saat mereka akan menyelesaikan studi akhir, diwajibkan melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk seluruh instrument tadi. Walaupun memang tidak semua sarjana komputer punya kualitas itu.

Maka yang terjadi adalah penempatan salah fungsi, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyusun atau mengusulkan kegiatan TI Daerah seperti TOR, JUKNIS, KAK kegitan TI bukan berasal dari disiplin ilmu informatika & komputer, mengusulkan kegiatan TI tanpa analisa kelayakan terlebih dahulu yang penting SKPD bisa dapat jatah anggaran, sehingga luaran kegiatan lebih cenderung berorientasi pada TRANSAKSIONAL bukan lagi FOKUS pada KONSTRIBUSI.

Sistem Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi

Sistem informasi manajemen Daerah haruslah terintegrasi dapat diakses secara realtime, dukungan teknologi yang memungkinkan untuk itu adalah sistem informasi berbasis web, bersifat multiplatform karena bisa dijalankan oleh aplikasi browser artinya, meski berbeda sistem operasi tetap bisa dibuka, tentunya dengan klasifikasi hak akses yang diberikan. Meski begitu keamanan harus di perhatikan untuk melindungi sistem yang dijalankan pada dua modus konfigurasi baik secara online maupun offline.

Strategi Perencanaan inilah yang jadi akar masalah dan kadang tidak terselesaikan dalam mengimplementasikan e-Government Pemerintah Daerah menuju Good Governance, namun bukan berarti tanpa solusi, Pemerintah Daerah bisa membentuk tim dari internal maupun ekternal dengan melibatkan akademisi, praktisi dan industry untuk membuat pentahapannya secara sistemik. Ibaratnya ingin membangun sebuah bangunan dimulai dari pondasi yang kuat yaitu, Perencanaan, lalu dibuat pagar, tiang, dinding dan atapnya. Jika melihat TUPOKSI-nya, maka Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah adalah SKPD yang wajib untuk memikirkan dan melaksanakan gagasan tersebut. 

Reporter : Yadi    Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0