EKSPOSKALTIM, Bontang- Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Bontang pada APBD tahun 2015 lalu, yang dirasakan pada awal tahun 2016 ini. Mengakibatkan penundaan beberapa kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bontang.

Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian (DPKP) Kota Bontang, melalui Kepala Seksi (kasi) pengawasan, pengendalian, kelautan dan perikanan, Andi Hasanuddin mengungkapkan bahwa, dampak dari defisit anggaran berimbas pada pemangkasan beberapa kegiatan tahun ini. 

“Kegiatan yang kami pangkas, seperti kegiatan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang di tahun sebelumnya kami rutin lakukan,” Katanya kepada eksposkaltim, saat ditemui dikantornya, Jalan Moch. Roem, Graha Taman Praja Blok. 1, Lantai 2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kamis pagi (7/5/2016) tadi.

Meskipun begitu, kata Hasanuddin, kegiatan pelatihan yang selama ini mereka lakukan, yang ditahun ini dihilangkan karena defisit anggaran. diyakini masih dapat berjalan di beberapa lembaga yang terkait, seperti Kelurahan dan Kecamatan.

"Walaupun seperti itu, kami akan ikut terlibat juga dan akan turut serta  mendukung penuh instansi lain yang melaksanakan kegiatan pelatihan untuk masyarakat." Pungkasnya.

Dampak defisit anggaran diakuinya juga berimbas kepada pengurangan tenaga honor yang ada di instansinya tersebut, dimana pada tahun sebelumnya berjumlah 7 orang, sekarang ini hanya tersisa 4 orang Tenaga non PNS saja. 

“Tenaga Honorer kami sekarang hanya tersisa 4 orang saja. Yang saat ini ke-empatnya mereka kami tugaskan untuk mengawasi dua titik posko yang sudah tersedia. Masing  2 orang kami tempatkan di kawasan Pasilan, Kelurahan Bontang Kuala, dan 2 orang lagi berjaga di kawasan pulau Tihi-tihi Bontang Selatan,” urainya.

Hasanuddin menambahkan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan efesiensi anggaran. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan peningkatan pengawasan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang bertujuan untuk mengawasi dan menyadarkan masyarakat akan arti bahaya melakukan pemancingan liar, pengeboman, serta melakukan peracunan ikan.

“Semoga dengan defisit yang di rasakan tidak menurunkan semangat kerja di setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Dan tetap melakukan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, karena itu tujuan kita,” tutupnya.