EKSPOSKALTIM.COM , BONTANG – Pembaruan data kependudukan memiliki dampak signifikan tidak hanya pada administrasi pribadi, tetapi juga terhadap efektivitas program perencanaan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Bontang, Muhammad Thamrin. Ia menegaskan bahwa data yang tidak dimutakhirkan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Sebagai contoh pada data pendidikan. Di dalam Kartu Keluarga masih tercantum anak berstatus siswa SD, padahal yang bersangkutan sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Apabila tidak diperbarui, data yang kami miliki menjadi tidak valid," jelasnya.

Menurut Thamrin, data kependudukan menjadi dasar utama dalam menentukan kebutuhan pembangunan, mulai dari jumlah ruang kelas, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial.

Ia mencontohkan, bila data pekerjaan tidak diperbarui, seseorang yang tidak bekerja dapat tetap tercatat sebagai pegawai aktif. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan hal yang bersangkutan tidak menerima bantuan yang seharusnya menjadi haknya.

“Apabila data tidak akurat, program pemerintah dapat meleset dari sasaran. Oleh karena itu, kami terus mengedukasi masyarakat untuk secara rutin melakukan pembaruan data,” tegasnya.

Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran serta efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (*)