EKSPOSKALTIM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan khusus terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyangkut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan langkah ini diambil setelah pemerintah pusat menerima sejumlah aduan masyarakat dan mencermati sorotan publik terhadap kebijakan anggaran di daerah tersebut.

“Kaltim ini sedang kami dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kami mencermati opini yang ada di publik,” ujarnya usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah XXX di Kantor Kemendagri, Jakarta, dikutip Rabu (29/4).

BACA JUGA Usai Dikritik, Gubernur Kaltim Bayar Pribadi Kursi Pijat hingga Akuarium

Ia menegaskan pemerintah pusat terus mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam penggunaan APBD serta memastikan alokasi anggaran selaras dengan prinsip efisiensi.

“Kami terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi,” katanya.

Menurut Bima, terdapat sejumlah catatan dari Kemendagri terkait pengelolaan anggaran di Kaltim. Untuk itu, pihaknya menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Irjen) dan melibatkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) guna melakukan pemantauan serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.

“Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kami sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kepala daerah harus memegang teguh prinsip efisiensi serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap kebijakan anggaran.

“Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang,” kata Bima.

BACA JUGA Demo 21 April di Kaltim: Ribuan Warga Serukan Setop Dinasti Politik

Pendampingan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk polemik renovasi rumah jabatan gubernur senilai lebih dari Rp25 miliar yang memicu kritik luas.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebelumnya menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh item nonkedinasan dalam proyek tersebut, seperti kursi pijat dan akuarium, serta memastikan evaluasi dan audit ulang dilakukan secara terbuka.

Polemik anggaran itu juga memicu aksi demonstrasi pada 21 April di Samarinda yang menyoroti prioritas belanja daerah serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. (Ant)