Dugaan kelalaian dalam pengelolaan menu MBG di Waru diselidiki polisi setelah 25 siswa SDN 008 Waru dirawat dan operasional dapur dihentikan sementara.
EKSPOSKALTIM, Penajam - Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dihentikan sementara menyusul dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 25 siswa SDN 008 Waru.
“Operasional SPPG di Kecamatan Waru dihentikan sementara,” ujar Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, dikutip media ini dari antara, Senin (16/2).
“Penghentian operasional sementara itu sambil menunggu pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan lanjutan,” tambahnya.
Sebanyak 25 peserta didik sebelumnya mendapat penanganan medis di Puskesmas Waru karena mengalami gejala sakit perut, muntah-muntah, pusing hingga sesak napas, diduga setelah mengonsumsi menu MBG pada Rabu (11/2/2026). Salah satu menu yang dikonsumsi adalah puding yang menjadi bagian dari hidangan hari itu.
Informasi awal menyebut terdapat menu tambahan yang diambil dari luar dapur SPPG. Waris menegaskan seluruh proses pengolahan makanan harus dilakukan langsung di dapur yang telah ditetapkan.
“Sesuai aturan pengelolaan SPPG tidak diperbolehkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan makanan,” ucapnya.
Ia mengatakan sanksi terhadap SPPG Kecamatan Waru bisa berupa penutupan operasional apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola. Pemerintah Kabupaten PPU telah memanggil pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi makanan.
“Disarankan SPPG jangan mengambil makanan dari luar, seluruh menu MBG harus diolah langsung petugas dapur sesuai prosedur keamanan pangan,” tambah Waris.
Kapolres PPU AKBP Alek Andreas Danantara menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Tim gabungan dari Polres PPU, pemerintah kabupaten, dan dinas kesehatan telah turun ke lokasi serta mengamankan sampel makanan untuk diuji laboratorium.
“Apabila dalam pengembangan ditemukan ada unsur kesengajaan atau kelalaian, maka proses hukum akan dilakukan,” ujarnya.
“Belum dapat disimpulkan adanya unsur membahayakan nyawa, tapi proses penyelidikan tetap berjalan,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin meminta dapur yang diduga terkait dihentikan hingga hasil uji laboratorium keluar. “Kami tidak ingin mengambil risiko sehingga untuk sementara dapur yang diduga terkait harus dihentikan operasionalnya sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar,” katanya.
“Prinsipnya adalah zero accident, dari ribuan porsi yang disajikan tidak boleh ada satu pun yang menyebabkan keracunan karena keselamatan siswa adalah prioritas utama kami,” tegasnya.
Kepala SPPG Kecamatan Waru Yayasan Bakti Benuo Taka, Mohammad Andi Rizky, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium.
“Masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab dari gejala yang dialami peserta didik itu,” ujarnya. Ia menyebut proses pengadaan bahan baku dan produksi telah melalui pemeriksaan internal sebelum didistribusikan ke sekolah.
Dugaan Jaringan Keluarga
Peristiwa tersebut juga mendapat tanggapan Koalisi C(EMAS) Kaltim yang terdiri dari Pokja 30, LBH Samarinda, Nugal Institute, dan GMNI. “Peristiwa keracunan massal akibat MBG kembali terjadi… Kasus ini bukan insiden biasa, melainkan kesalahan sistemik yang serius dan terus berulang,” ujar Buyung Marajo mewakili koalisi.
Dalam kasus di PPU, Koalisi menduga bahwa terdapat pelanggaran prosedur pada pemberian menu di hari kejadian oleh SPPG. MBG yang dikonsumsi para korban disebut berasal dari SPPG yang kuat dugaan dikelola oleh Yayasan Bakti Benuo Taka.
Koalisi menyatakan hasil investigasi melalui dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan salah satu ketua yayasan tersebut menjabat sebagai Ketua Sayap salah satu partai dan merupakan kerabat dekat pejabat setempat.
Terkait temuan tersebut, Koalisi menyatakan hadirnya relasi keluarga dan politik pada Yayasan SPPG tersebut, merupakan perwujudan bahwa MBG justru memperkuat kronisme atau relasi kepentingan. "Demi kepentingan politik elektoral," tutur Buyung yang berlatar aktivis lembaga advokasi publik Pokja 30 ini.
Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), koalisi menyebut sepanjang 1–13 Januari 2026 tercatat 1.242 korban terduga keracunan MBG secara nasional. Sementara berdasarkan data per 23 Desember 2025, jumlah korban disebut telah mencapai lebih dari 20 ribu orang.
“Kami menuntut supaya seluruh pejabat terkait bertanggung jawab atas terjadinya tragedi ini, khususnya dalam rangka menjamin pemulihan hak dan kesehatan bagi para anak yang menjadi korban,” ujar Buyung.
Program MBG di PPU ditargetkan dilayani oleh 24 SPPG. Hingga kini, sembilan dapur telah beroperasi dengan melayani sekitar 11.570 peserta didik. Hingga berita ini diturunkan, hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan masih dinantikan.
