Di banyak kota, sejarah hubungan etnis menyisakan bara. Di Samarinda, ia justru mengendap menjadi keseharian-sunyi, tetapi kokoh.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Tak akan ada habisnya jika hidup dibatasi pagar etnis. Gambaran mencekam tentang ego etnosentris seperti tersaji dalam film Pengepungan di Bukit Duri terasa kontras ketika menapaki Jalan Yos Sudarso, tepat di depan pelabuhan terbesar Kota Tepian. Di jalur protokol itu, Kelenteng Thien Le Khong berdiri tanpa sembunyi, merah dan emasnya menyatu dalam denyut kota.
Berjalan ke arah Citra Niaga, memori lama Samarinda seperti diputar ulang. Wacana menjadikannya Little Chinatown belakangan menguat. Namun jauh sebelum istilah revitalisasi muncul, kawasan ini memang telah menjadi pusat aktivitas warga Tionghoa yang hidup berdampingan dengan Banjar, Kutai, dan Bugis.
Sejarawan Kalimantan Timur, Muhammad Sarip, mengingatkan bahwa ketika publik berbicara soal Tionghoa di Indonesia, ingatan sering berhenti pada tragedi rasialisme. Mei 1998 menjadi luka kolektif bangsa, penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual di Jakarta dan sejumlah kota besar di Jawa.
Namun di Kalimantan Timur, terutama Samarinda dan Balikpapan, sejarah mencatat situasi berbeda. “Saat itu warga Tionghoa dengan segala propertinya relatif aman. Tidak tersentuh aksi destruktif,” ujar Sarip.
Catatan tersebut bukan kebetulan yang lahir dalam satu malam krisis. Akar relasi lintas etnis di Samarinda telah tumbuh jauh sebelum republik berdiri. Pada era Hindia Belanda, tokoh Tionghoa Lo A Po mengelola tambang batu bara di Loa Bukit dengan menyewa lahan dari kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara. Hubungan itu bahkan diperkuat melalui ikatan pernikahan, menandakan relasi yang melampaui kontrak ekonomi.
Kolonialisme memang menciptakan stratifikasi sosial yang memisahkan kelompok etnis. Warga Tionghoa ditempatkan di kawasan strategis pelabuhan, sementara warga lokal berada di lapis berikutnya. Tetapi respons masyarakat lokal tidak meletup menjadi kekerasan. Orang Banjar membentuk kongsi dagang tandingan, Handel-maatschaappij Borneo Samarinda (HBS), yang kelak melahirkan kawasan Pasar Pagi. Kompetisi berjalan, tetapi tetap dalam koridor ekonomi.
Relasi cair itu juga tampak dalam panggung politik. Tan Tjong Tjioe, tokoh Tionghoa Samarinda, menjadi relawan kemanusiaan sekaligus memimpin PMI setempat selama puluhan tahun. Ia bahkan diusung Partai Nasional Indonesia menjadi utusan Kalimantan Timur di Konstituante hasil Pemilu 1955—bukan oleh partai berbasis etnis. Fakta ini menunjukkan bahwa identitas tidak selalu menjadi tembok dalam kultur politik daerah.
Harmoni itu hidup pula dalam hal-hal sederhana. Kue keminting, camilan khas Banjar, diproduksi warga Sungai Karang Mumus dan didistribusikan tanpa merek ke toko legendaris milik warga Tionghoa, Gabin Lido, di tepian Mahakam. Produsen Muslim mempercayakan dagangannya, pedagang Tionghoa menjadi etalase tanpa mengklaim resep. Orang Samarinda tahu, mencari keminting enak berarti menuju toko Cina Gabin Lido—sebuah bentuk kepercayaan yang tak tertulis, tetapi nyata.
Pada masa Orde Baru, ketika simbol budaya Tionghoa dibatasi di ruang publik, tradisi tetap bertahan di ruang domestik. Bunga mei dan jeruk kingkit hadir di ruang tamu saat Imlek. Bunga mei melambangkan keteguhan yang mekar di musim dingin, jeruk melambangkan keberuntungan. Tradisi itu mungkin dirayakan tanpa sorot lampu, tetapi tidak pernah hilang.
Menjelang senja di Sungai Mahakam, jelas bahwa kedamaian di Samarinda bukanlah kebetulan sejarah. Ia terbentuk dari interaksi panjang, dari relasi dagang, ikatan keluarga, kontribusi sosial, hingga praktik keseharian yang menempatkan identitas sebagai warna, bukan ancaman.
Revitalisasi Pecinan atau Little Chinatown kelak mungkin mempercantik wajah kota. Tetapi yang jauh lebih berharga adalah warisan tak kasatmata itu. Rasa saling percaya yang membuat perbedaan tak pernah berubah menjadi bara. (antara)
