Balikpapan, EKSPOSKALTIM — Kemandirian energi nasional masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar, mulai dari ketergantungan impor bahan bakar hingga lemahnya produktivitas sumber energi alternatif. Isu ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” yang digelar pada Jumat (18/10) di Balikpapan. 

Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyoroti pentingnya transformasi ekonomi menuju energi bersih, biru, dan hijau. Ia menyebut, kebijakan energi bersih bukan hal baru, karena sudah digagas sejak 15 tahun lalu, namun penerapannya di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, masih tertinggal. Meski begitu, menurutnya, keterlambatan lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali.

“Kalau sebuah negara tidak mandiri di bidang energi listrik, pangan, dan air bersih, maka cepat atau lambat bangsa itu akan mudah ditaklukkan bangsa lain,” ujarnya menegaskan.

Purwadi mendorong pemerintah untuk segera menggeser ketergantungan pada energi fosil dan batubara menuju energi terbarukan. Salah satunya dengan mempercepat produksi BBM etanol 10%, yang bersumber dari bahan baku pertanian seperti jagung, tebu, dan singkong. Namun, ia menilai rendahnya produktivitas, buruknya infrastruktur irigasi dan jalan, hingga minimnya teknologi pengolahan dan insentif bagi petani menjadi penghambat utama.

“Kalau bahan baku etanol masih impor, maka kemandirian energi itu omong kosong. Kita diajarkan menanam, tapi tetap bergantung pada impor. Harusnya kebijakan berjalan seiring dan saling menopang,” tegasnya.

Ia menambahkan pemerintah perlu bersinergi antar kementerian, terutama dalam menjamin kesejahteraan petani sebagai penyedia bahan baku utama. Banjir dan perubahan iklim juga disebutnya sebagai faktor kritis yang dapat memutus rantai pasokan. “Kalau produksi terhenti, transportasi terganggu, dan ujungnya inflasi naik. Petanya harus jelas dari sekarang,” ujarnya.

Purwadi menyoroti pula ketergantungan impor BBM yang masih mencapai 55%, meski kilang Pertamina tersebar di berbagai daerah. Ia mempertanyakan mengapa impor justru terus meningkat dan membebani keuangan negara. Menurutnya, solusi bukan hanya di hulu energi, tapi juga di industri otomotif nasional.

“Negara ini bisa buat pesawat, masa teknologi kendaraan yang efisien saja tidak bisa? Kita punya banyak putra-putri terbaik,” katanya. Ia menilai industri otomotif lokal harus dikembangkan agar perputaran uang tetap di dalam negeri. “Industri Indonesia belum benar-benar industrialisasi karena masih dikuasai asing. Kalau bisa mandiri, dampaknya luar biasa bagi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan perlunya transparansi dalam pengelolaan energi oleh Pertamina dan Kementerian ESDM agar tidak terulang praktik oplosan bahan bakar. “Energi fosil itu tuntutan masa lalu. Masa depan menuntut keberanian untuk berubah,” ujarnya.

Menurutnya, Kalimantan Timur sudah merasakan langsung pentingnya kemandirian energi. Ia menegaskan bahwa kedaulatan energi, pangan, air bersih, dan listrik akan menjadi “ medan perang” masa depan antarnegara. “Bahkan ada prediksi, perang berikutnya bukan soal minyak, tapi perebutan air bersih dan energi listrik,” tuturnya.

Purwadi menutup paparannya dengan mengingatkan agar transisi menuju energi hijau tidak berubah menjadi sekadar slogan. “Jangan sampai energi fosil berganti topeng menjadi ‘green whoosh’. Kebijakan energi bersih harus diawasi dan dijalankan dengan jujur agar memberi dampak nyata bagi rakyat,” tandasnya.