Balikpapan, EKSPOSKALTIM — Peneliti energi sekaligus akademisi STT Migas Balikpapan, Andi Jumardi, menilai arah kebijakan energi nasional masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Ia menyoroti dua hal penting yang menurutnya akan menentukan masa depan energi Indonesia: swasembada energi dan potensi energi daerah.

Pandangan itu disampaikan dalam forum “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” di Hitam Manis Heritage, Balikpapan Selatan, Jumat (17/10). Andi menjelaskan kemandirian energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden poin 2 dan 5, yang menargetkan swasembada energi dilakukan secara bertahap. Namun, menurutnya, komitmen itu perlu diawasi agar tidak berhenti pada tataran wacana.

“Kalau bicara swasembada energi, arahnya adalah ketahanan energi. Dan ketahanan energi punya indikator dan ukuran yang jelas,” ujarnya.

Ia memaparkan empat indikator utama yang dikenal dengan konsep 4A: Availability (ketersediaan), Accessibility (kemudahan akses), Affordability (keterjangkauan harga), dan Acceptability (penerimaan publik). Pada aspek Availability, Andi menekankan pentingnya cadangan energi nasional. Ia memberi contoh, konsumsi BBM nasional saat ini mencapai 1,5 juta barel per hari. Artinya, negara butuh cadangan penyangga sekitar 45 juta barel untuk menjamin ketersediaan energi selama 30 hari.

Accessibility, kata Andi, menyangkut hak warga untuk mengakses energi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Tanpa akses merata, konsep ketahanan energi sulit terwujud. Aspek Affordability berbicara soal keterjangkauan harga. Ia menilai pemerintah perlu menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dan harga pasar dunia.

“Kalau harga energi hanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat tapi tak menyesuaikan harga internasional, itu berisiko tinggi. Mau tak mau kita tetap ikut pasar global,” jelasnya.

Sementara Acceptability berkaitan dengan penerimaan masyarakat, terutama dari sisi lingkungan. Energi, katanya, harus berkelanjutan dan tak merusak alam. “Indeks ketahanan energi nasional saat ini berada di angka 6,77, kategori tahan. Di atas 8 itu sangat tahan, sementara di bawah 6 masuk kategori rentan,” terang Andi.

Transisi Energi dan Keadilan bagi Negara Berkembang

Andi kemudian menyinggung potensi energi daerah, khususnya di Kalimantan Timur. Menurutnya, transisi energi menjadi jembatan penting menuju ketahanan energi nasional. Namun ia menilai ada ironi dalam target Net Zero Emission (NZE) yang diusung pemerintah semula ditetapkan 2050, lalu bergeser menjadi 2060.

“Pertanyaannya, apakah negara berkembang seperti kita harus tetap mengikuti target NZE, padahal kontributor emisi terbesar adalah negara maju?” katanya.

Andi mengingatkan kebijakan global seperti Paris Agreement 2015 memang menekankan pengendalian suhu bumi agar tak naik lebih dari 1,5–2 derajat Celsius per tahun. Tapi, katanya, semestinya ada pertimbangan keadilan bagi negara berkembang yang masih mengejar pertumbuhan ekonomi.

Kaltim Punya Semua: Dari Surya hingga Migas Nonkonvensional

Menurut Andi, Kalimantan Timur adalah daerah paling siap menjadi contoh nyata transisi energi nasional. Alasannya, wilayah ini punya sumber daya energi yang sangat lengkap, baik fosil maupun non-fosil.

Ia menyebut beberapa potensi energi yang bisa dikembangkan: tenaga air 2.000 MW, angin 200 MW, surya 13.000 MW, serta biomassa dan biogas lebih dari 1.000 MW. Selain itu, Kaltim juga menyimpan cadangan migas nonkonvensional (CBM) mencapai 89 triliun kaki kubik, tiga kali lebih besar dari gas konvensional.

“Kalau Kaltim bisa membuat bauran energi yang seimbang antara fosil dan non-fosil, ini bisa jadi prototipe nasional. Transisi energi bisa berjalan tanpa mengorbankan sektor ekonomi,” tegasnya.