Samarinda, EKSPOSKALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan lima prioritas pembangunan dalam KUA-PPAS 2026. Total anggaran yang disepakati bersama DPRD sebesar Rp21,35 triliun. Dokumen itu menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026.

Wakil Gubernur Seno Aji mengatakan lima prioritas itu mencakup bantuan keuangan terarah untuk kabupaten/kota, optimalisasi APBD, pelaksanaan program unggulan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan transformasi digital. “Dokumen ini menjadi landasan utama penyusunan RAPBD 2026 yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Wagub Seno Aji.

Pertama, bantuan keuangan terarah. Dana diarahkan memperkuat sinergi antar wilayah. Fokusnya pada infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan program strategis daerah.

Kedua, optimalisasi APBD. Pemerintah menargetkan efisiensi belanja, peningkatan kualitas belanja modal, dan penguatan pendapatan daerah. “APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adaptif dan inklusif,” tegas Seno Aji.

Ketiga, pelaksanaan program unggulan. Pemerintah melanjutkan program Gratispol dan Jospol, termasuk sekolah gratis sampai S3, layanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, internet desa gratis, dan dukungan rumah murah. Selain itu, ada dorongan penguatan UMKM, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan revitalisasi Sungai Mahakam.

Keempat, penguatan ketahanan pangan berkelanjutan. Langkahnya memberdayakan petani dan nelayan, membangun infrastruktur pertanian, dan memperkuat cadangan pangan daerah agar kemandirian pangan tercapai.

Kelima, percepatan transformasi digital. Digitalisasi diperluas pada pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperkuat untuk birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan modern.

Dalam KUA-PPAS disepakati pendapatan daerah sebesar Rp20,45 triliun. Rinciannya: PAD Rp10,75 triliun; pendapatan transfer Rp9,33 triliun; dan pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. Belanja daerah diarahkan: belanja operasi Rp10,99 triliun; belanja modal Rp3,11 triliun; belanja tidak terduga Rp70,21 miliar; dan belanja transfer Rp7,17 triliun.

Seno Aji menegaskan KUA-PPAS 2026 bukan sekadar dokumen anggaran. “KUA-PPAS 2026 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi roadmap pembangunan Kaltim lima tahun ke depan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan,” ujarnya.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kita optimis Kaltim bisa menjadi pusat pertumbuhan yang maju dan berkelanjutan,” jelas Seno Aji.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat disebut akan memangkas dana bagi hasil ke Kaltim hingga sekitar 50 persen. Ini tentu saja akan berimbas pada potensi penyusutan APBD Kaltim hingga Rp5 triliun, dari Rp21,3 triliun turun menjadi Rp16–17 triliun.