Bontang, EKSPOSKALTIM – Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar 24,8 persen. Dari proyeksi Rp864,1 triliun di 2025, anggaran itu turun menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai kebijakan ini bakal memberatkan daerah. Sekitar 60–70 persen pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pusat.

Di tengah tekanan itu, Pemerintah Kota Bontang menegaskan tak akan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB), bahkan menghapus denda hingga akhir tahun depan. Meski begitu, seretnya dana pusat berpotensi mengganggu program yang sudah direncanakan.

Wali Kota Neni Moerniaeni menyebut TKD untuk Bontang dipangkas hingga Rp500 miliar. Ia memastikan APBD akan dikelola seefisien mungkin.

“Tenang saja, insya Allah semaksimal mungkin diatur dengan sebaik-baiknya,” kata Neni, Senin (25/8) malam.

Neni mencontohkan saat periode sebelumnya Bontang hanya mendapat TKD Rp900 miliar, namun tetap mampu menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis dan menaikkan insentif guru dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta.

Pemangkasan TKD ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penurunan transfer daerah terjadi karena anggaran dialihkan untuk belanja pemerintah pusat.

Menurut Neni, pemangkasan ini bisa memengaruhi pembiayaan infrastruktur. Namun pemerintah kota memilih mengoptimalkan APBD dengan belanja tepat sasaran.

“Ya, solusinya pemerintah mengatur dalam membelanjakan APB-nya secara maksimal, sesuai mandatory. Dua puluh persen itu untuk pendidikan dan belanja pegawai. Jadi aman saja,” pungkasnya.