Banjarbaru, EKSPOSKALTIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel) soal potensi penyimpangan dalam program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

Peringatan itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi secara daring yang diikuti kepala daerah dan pejabat tinggi se-Kalsel, Rabu (23/7).

Menurut Ely, titik rawan korupsi dalam perencanaan APBD salah satunya terletak pada usulan pokir yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pokir bermasalah karena seringkali tidak transparan, diajukan di luar batas waktu, dan sarat benturan kepentingan serta intervensi pihak luar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti praktik pengusulan pokir yang tidak dijalankan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melainkan oleh pihak pengusul langsung. Bahkan sering disertai permintaan nilai anggaran tertentu tanpa rincian kebutuhan yang jelas.

Selain pokir, Ely menyebut penyaluran hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan (bankeu) juga rawan diselewengkan. Ketidaktransparanan dan permintaan komitmen fee oleh oknum tertentu kerap muncul saat proses pencairan.

Keterlambatan penyampaian proposal namun tetap dipaksakan masuk anggaran, juga menjadi persoalan serius menurut KPK.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemprov memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih dan transparan.

“Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan dari KPK maupun BPKP sebagai dasar perbaikan keuangan daerah agar bebas dari korupsi,” kata Hasnuryadi.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK juga menyatakan akan terus memperkuat pengawasan agar proses perencanaan dan penganggaran sesuai aturan dan lebih terbuka.