Samarinda, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menekan angka kemiskinan ekstrem, yang saat ini menyentuh lebih dari 11.000 kepala keluarga atau 55 ribu jiwa.

Langkah utamanya mencakup bantuan ekonomi produktif, bantuan langsung tunai, hingga perbaikan infrastruktur di kantong-kantong kemiskinan.

“Penanganan tetap kami lakukan sesuai kewenangan,” kata Saprudin Saida Panda, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim, dikutip Rabu (18/6) dari Antara.

Tiga pendekatan utama diterapkan. Mulai dari meningkatkan pendapatan warga miskin lewat usaha produktif, mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan tunai, dan memperbaiki kualitas hunian bekerja sama dengan Dinas PU.

Berdasarkan data Kemenko PMK, wilayah dengan kemiskinan ekstrem tertinggi ada di Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Berau.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Mispoyo, menyebut pengentasan kemiskinan jadi prioritas dalam RPJMD Kaltim 2025–2029.

“Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan,” ujarnya.

Salah satu program andalan adalah Gratis Pol dan Jos Pol, mencakup 16 program, dengan pendidikan gratis sebagai unggulannya.

Mulai 2025, pendidikan gratis diterapkan untuk SMA, SMK, dan SLB, hingga jenjang S1, S2, dan S3 di kampus lokal Kaltim. Pemkab dan pemkot juga diwajibkan memberi akses pendidikan gratis dari PAUD hingga SMP.

“Tidak boleh ada lagi alasan tak sekolah karena biaya. Dengan pendidikan setinggi-tingginya, kemiskinan bisa ditekan signifikan,” tutup Mispoyo.