EKSPOSKALTIM.COM - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub menilai sistem penginputan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik di Kalimantan Timur ke Pendidikan Nasional (Diknas) masih belum berjalan dengan maksimal.

Khususnya, kata Rusman dalam persoalan penginputan data guru baik yang berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer maupun PPPK. Di mana ia melihat secara jumlah guru rasio guru yang ada di Kaltim terjadi ketimpangan.

"Sebenarnya secara rasio itu mendekati terpenuhi. Hanya persoalannya kalau sudah berbicara soal distribusi guru dalam masalah mata pelajaran guru bidang studI di sinilah masalahnya. Karena guru bidang studi itu banyak menumpuk di kota. Sehingga yang terjadi sekolah-sekolah yang ada di pinggiran ada mata pelajaran tertentu justru tidak ada gurunya. Atau sebaliknya ada mata pelajaran tertentu justru gurunya banyak," ungkapnya di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim.

Denga demikian, Rusman mengusulkan agar setiap satuan pendidikan di Kaltim dapat memaksimalkan sistem dapodiknya, sehingga informasi yang ada di sekolah tersebut terdata secara detail dan real.

"Menurut saya memang satuan pendidikan harusnya memberi informasi atau mengisi aplikasi untuk di masukan dalam data dapodik. Khususnya untuk tenaga guru itu benar-benar kondisi realnya tidak mengada-ada. Supaya ketika kita menyusun penerimaan formasi guru itu berdasarkan klasifikasi dan klasternya," terangnya. (Adv DPRD Kaltim)