EKSPOSKALTIM.COM - Persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali dibahas oleh DPRD Kaltim bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menilai terkait persoalan PPPK tidak semudah yang dipikirkan. Lantaran permasalahan pengangkatan PPPK banyak hal, khususnya PPPK di bidang pendidikan.

"Jadi mereka yang datang ini sudah lulus tahun 2021 tetapi belum keluar penempatannya. Ternyata setelah dicek kami pertanyakan ke pihak BKD yang menjawab bahwa memang itu masih dalam proses oleh pusat," ungkapnya di Kompleks DPRD Kaltim.

"Ini memang agak lucu PPPK, karena di mana yang merekrut adalah pusat termaksud dengan penempatannya. Di daerah itu hanya menerima hasil sehingga apa yang terjadi memang di angkatan pertama PPPK itu banyak persoalan yang terjadi," sambungnya.

Menurutnya persoalan pertama yakni penempatan tidak berdasarkan domisili asal, semisal yang tadinya guru honorer yang sekian tahun di sekolah tertentu, akan tetapi karena lulus di PPPK, maka dia (guru honorer) di tempatkan di sekolah lain.

Hal itu pun menimbulkan persoalan. Sebab sekolah yang ditinggalkan kehilangan guru oleh satuan pendidikan. Selanjutnya masuk ke sekolah baru di mana guru tersebut di tempatkan sebagai lulusan PPPK malah tidak diberikan mata pelajaran lantaran tidak sesuai dengan kondisi satuan di mana di tempatkan.

"Akhirnya apa yang terjadi, ada guru PPPK yang tidak bisa mengajar karena tidak ada jam yang tersedia di situ. Bahkan misalnya guru yang sudah ada di satuan pendidikan di situ awalnya mengajar jadi tidak mengajar karena harus menerima guru PPPK yang ada. Nah, ini kan jadi persoalan. Maka itu dievaluasi," tandasnya. (Adv DPRD Kaltim)