EKSPOS KALTIM.COM, Bontang - Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, menilai kondisi sejumlah infrastruktur di Bontang Kuala sudah sangat memperihatinkan, dan butuh perhatian pemerintah.

Disebutkan, akses masuk ke pemukiman atas laut Bontang Kuala sudah rusak. Begitupun dengan jembatan panggung adat yang berada di ujung daerah destinasi wisata Kecamatan Bontang Utara itu.

Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah pesisir itu. Sementara masyarakat sudah sering menyampaikan terkait kondisi ini.

"Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Sedangkan Bontang Kuala selalu digaungkan menjadi lokasi wisata tapi kondisinya saja yang diperhatikan, banyak kerusakan," ujar pria yang akrab disapa Aco ini saat sidak, Senin (5/5/2023) pagi.

Selain itu, ia juga menyoal perihal banjir rob yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat setempat serta menjembatani eks kebakaran di Bontang Kuala yang membutuhkan perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Oleh karena itu, Abdul Samad meminta pemerintah memprioritaskan BK pada tahun 2023 ini. Terlebih katanya, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar.

"Saya akan menerima keluhan warga BK sampai pemerintah merealisasikan," katanya.

Sementara itu Dian Nur Afianto, Perencanaan Ahli Muda Bapelitbang Kota Bontang menyebutkan permintaan sudah membahas hal tersebut dan akan dianggarkan pada 2024 mendatang. Sebab sudah masuk dalam musrenbang.

"Sudah dibahas, anggaran sebesar Rp4,5 Miliar untuk perbaikan anjungan BK. Tapi mungkin anggarannya dibagi dengan Pulau Beras Basah sejumlah Rp1 Miliar," tulisnya.

Selanjutnya, tingkat kelurahan akan mendapatkan masing-masing Rp6 Miliar untuk perbaikan infrastruktur di 3 kecamatan. Yakni Kecamatan Bontang Utara, di Kelurahan Bontang Kuala ada 6 wisata yang diakomodir. (adv)