24 Januari 2022
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

OPINI : Layakkah Tersangka Korupsi Pimpin Anak Perusahaan Daerah?


OPINI : Layakkah Tersangka Korupsi Pimpin Anak Perusahaan Daerah?
Abd Rasid G Ripamole, SH. (Paralegal LBH Populis Borneo). (ist)

EKSPOSKALTIM.COM - Baru-baru ini Wali Kota Bontang, Basri Rase mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan sebagian khalayak publik terkait penunjukkan Lien Sikin sebagai Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Laut Bontang Bersinar yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bontang pada Juli 2020 lalu.

Bagaimana tidak mengejutkan, jika seorang Wali Kota mengatakan bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi layak untuk diberi kesempatan memimpin salah satu unit usaha (baca: BUP) dari perusahaan daerah (Perumda AUJ) dengan alasan bahwa yang bersangkutan (Lien Sikin) selain professional di bidangnya, juga dinilai telah berjasa dalam pembentukan BUP serta memiliki kinerja yang baik.

Persoalannya adalah bagaimana mungkin seseorang (Lien Sikin) dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik, tetapi pada saat yang bersamaan Ia merupakan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal di tubuh Perumda AUJ.

Bahkan diketahui sebelumnya Lien Sikin juga pernah menjabat direktur PT. Bontang Karya Utamindo yang pernah melakukan pengambilan uang pada PT. BIKM sebesar Rp 61 juta dan semasa menjabat perusahaannya tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara berkala dan berjenjang.

Pertanyaannya, masih memenuhi kriteria kelayakankah seseorang dengan rekam jejak seperti di atas? Masuk akalkah seseorang dengan rekam jejak tersebut diberi kesempatan untuk memimpin BUP?

Tentu saja bagi yang masih memiliki akal sehat akan menjawab dengan tegas bahwa, sangat tidak layak dan tidak masuk akal seseorang dengan rekam jejak yang buruk diberi kesempatan memimpin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Laut Bontang Bersinar, yang merupakan anak perusahaan dari Perumda AUJ.

Maka aneh apabila seorang Wali Kota tak mempersoalkan penunjukkan Lien Sikin yang berstatus tersangka dugaan korupsi sebagai direktur BUP, malah mengatakan perlu diberi kesempatan karena dinilai layak. Jika demikian pernyataan Wali Kota Bontang, maka patut diduga ada yang keliru dengan cara berpikirnya.

Adapun mengenai bahwa Lien Sikin dinilai memiliki jasa yang cukup besar dalam proses pembentukan dan pengurusan izin operasional BUP PT. Laut Bontang Bersinar, tentu saja hal tersebut perlu diapresiasi, tetapi itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mempertahankan seorang  tersangka kasus dugaan korupsi sebagai direktur BUP karena persoalan integritas tetap harus diutamakan.

Meskipun saat ini Lien Sikin baru berstatus sebagai tersangka dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ia bersalah, dan meskipun di dalam hukum terdapat asas praduga tak bersalah yang mesti dijunjung tinggi, tetapi perlu juga dipahami bahwa secara prosedur, proses penetapan seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik.

Hal ini sesuai dengan definisi tersangka yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Artinya, penetapan Lien Sikin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal di tubuh Perumda AUJ tidaklah dilakukan begitu saja, tetapi telah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup mengindikasikan adanya dugaan bahwa Ia telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sehingga pada konteks itu, lebih baik melakukan tindakan pencegahan daripada memberikan kesempatan kepada pelaku dugaan tindak pidana korupsi menjadi direktur BUP PT. Laut Bontang Bersinar yang berpotensi menimbulkan kerugian dikemudian hari, bukan saja bagi perusahaan, tetapi juga keuangan daerah dan pada akhirnya masyarakat luas.

Penulis : Abd Rasid G Ripamole, SH. (Paralegal LBH Populis Borneo)

(Artikel di atas menjadi tanggung jawab si penulis, buka redaksi EKSPOSKaltim.com)

Reporter :     Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%100%0%


Comments

comments


Komentar: 0