EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang. Di ruang sekretariat DPRD Bontang, Senin (24/6/2019).

Komisi I DPRD Bontang menyoroti lambatnya pencairan Bantuan Operasional Sekolah (Smart) bagi sekolah swasta di Bontang. Padahal, tahun ajaran 2018-2019 telah selesai.

Dalam rapat kerja (raker) Komisi I bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Senin (24/6), Setiyoko Waluyo yang memimpin rapat langsung mencecar pertanyaan Kepala Disdikbud Bontang Ahmad Suharto dan Kasubag Keuangan Disdikbud Bontang Fitriansyah terkait keterlambatan tersebut.

"Kenapa BOS Smart sampai sekarang belum terealisasi?" cecar Setiyoko Waluyo.

Akibat keterlambatan itu, kemudian tersiar isu miring di kalangan masyarakat. Bila dana BOS Smart digunakan untuk kampanye. "Ya, jangan heran sudah kita kalau masyarakat berpikir macam-macam. Walaupun itu sebenarnya tidak benar," ujarnya.

Kepala Disdikbud Bontang, Ahmad Suharto menjawab pertanyaa itu. Kata dia, anggaran BOS Smart telah siap. Nilainya Rp 12,8 miliar. Sehingga isu soal dana BOS diselewengkan terbukti omong kosong belaka. "Dananya sudah siap, Pak," jelasnya.

Dijelaskan, keterlambatan terjadi lantaran perubahan periode pencairan. Dari awalnya per triwulan (tiga bulan), menjadi per semester (enam bulan). Selain itu, sekolah swasta juga kurang aktif memperjuangkan dana BOS Smart. Buktinya, Disdikbud baru menerima 27 proposal pengajuan, sedang 23 sekolah lainnya belum ajukan hingga kini.

"Saya mohon maaf ini, Pak. Bukan kami mau lambat cairkan. Masalahnya banyak sekolah (Swasta) belum ajukan proposal sama kami," jawab Ahmad Suharto.

"Tapi Disdikbud tidak memberi pemberitahuan pada sekolah. Masa pertengahan Mei (2019) dikasih tau. Itu mau lebaran. Sekolah juga tidak bisa buat proposal dua hari langsung jadi," tembak Setiyoko lagi.

Kabag Keuangan Disdikbud Bontang, Fitriansyah ambil bagian menjawab itu. Kata dia, pemberitahuan telah disampaikan melalui grup WhatsApp. Yang didalamnya terhimpun seluruh kepala sekolah swasta di Bontang.

"Sudah kami sampaikan pak, di grup WhatsApp," jawabnya.

Namun, respon Setiyoko, itu tidak cukup. Tetap harus ada pemberitahuan melalui surat kepada sekolah-sekolah. Bukan hanya melalui grup aplikasi pesan instan.

"Teknologi komunikasi sudah canggih. Tapi bapak tetap harus bersurat," kata Setiyoko.

Dia tambahkan, soal BOS Smart ini. Kedua pihak -- Disdikbud dan Sekolah -- mestinya saling mengejar. Bila Disdikbud tidak mengirim informasi, maka sekokah jangan hanya menunggu. Jemput bola.

Sebabnya Politikus PAN itu meminta Disdikbud Bontang membuat rundown proses pencairan proposal. Mulai tanggal pengajuan, verifikasi, hingga pencarian.

"Ya, sudah, kalau gitu saya minta bapak-bapak buat rundown aja," pintanya. (adv)