EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pembentukan Fraksi - fraksi di DPRD Kaltim periode 2019 - 2024 terbentuk. Dari rapat paripurna ke - 1 DPRD Kaltim, Kamis (5/9/2019), disepakati dari 10 partai yang masuk karang paci, membentuk 8 fraksi.

Yaitu, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan terkahir Fraksi Demokrat - Nasdem. Partai Hanura yang hanya mendapatkan 1 kursi, masuk dalam gabungan Fraksi PKB tapi tanpa mencantumkan nama partainya. Sedangkan, Demokrat dan Nasdem bergabung menjadi satu fraksi, karena Demokrat hanya punya 3 kursi dan Nasdem 2 kursi.

Berita Terkait: 55 Anggota DPRD Kaltim Periode 2019-2024 Dilantik

Untuk struktur fraksi, juga disebutkan. Untuk fraksi Golkar tetap dipimpin oleh Sarkowy seperti periode sebelumnya. Sama seperti Fraksi PDIP diketuai Very Diana Huraq seperti sebelumnya. Sedangkan untuk Fraksi Gerindra dipimpin oleh Bagus Susetyo.

Fraksi PAN diketuai Baharuddin Demmu. Sedangkan Fraksi PKB Syafruddin. Kemudian Fraksi PKS dipimpin Harun Al Rasyid. Fraksi PPP diketuai Rusman Yaqub, dan terakhir Fraksi Demokrat - Nasdem dipimpin Puji Setyawati.

"Pembentukan fraksi ini dibuat berdasarkan surat rekomendasi dari masing- masing partai. Setelah itu kita akan bahas pembentukan tatib untuk kemudian kelengkapan alat dewan dari komisi, badan hingga pimpinan," kata Ketua DPRD Kaltim sementara Makmur HAPK yang memimpin sidang paripurna tersebut.

Rapat paripurna ini selain pembentukan fraksi juga mengesahkan jadwal kegiatan DPRD Kaltim. Termasuk pembentukan kelompok kerja (Pokja) membahas tentang raperda Tata Tertib DPRD Kaltim periode 2019 - 2024.

Baca juga: HMI Apresiasi Kapolda Kaltim Dalam Pemberantasan Narkoba

"Sesuai tugas kami, yang memfasilitasi pembentukan fraksi dan memperoses penetapan definitif. Kita targetkan dalam pekan depan selesai semuanya," tegasnya.

Untuk Pokja pembentukan Raperda Tatib diketuai oleh Sarkowy dan wakil Rusman Yaqub dengan 27 anggota lainnya. Mereka bekerja dengan masa hingga 30 September mendatang.

"Pekan depan kita rapat anggota, untuk menyusun jadwal kerja. Salah satu yang pasti kita akan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, mengkonsultasikan tatib kedewanan ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.(*)