23 Januari 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Komisi IV DPRD Kaltim Terima Keluhan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara


Komisi IV DPRD Kaltim Terima Keluhan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara
Komisi IV DPRD Kaltim saat berdialog dengan puluhan pekerja yang tergabung dalam PPA PPMI dari PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Komisi IV DPRD Kaltim menerima puluhan pekerja yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) dari PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera, pada Selasa (4/12) kemarin.

Kedatangan mereka guna mengadukan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub beserta anggota Komisi IV DPRD Kaltim lainnya, yakni Siti Qomariah, Martinus, dan Nixon Butarbutar.

Baca juga: Beasiswa Kaltim 'Tuntas', Gubernur Isran: Harus Tepat Sasaran

Di hadapan Komisi IV, juru bicara Serikat Pekerja PPA PPMI mengungkapkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta Pemutusan Hak Kerja (PHK) yang dilakukan PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera. Pun meminta Komisi IV DPRD Kaltim untuk memfasilitasi dalam menyampaikan tututannya kepada pihak PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera.

“Termasuk menghentikan PHK terhadap teman-teman yang tergabung dalam Serikat Pekerja PPA PPMI. Tidak hanya itu, kami juga meminta mekanisme hukum kontrak dan outsourcing dijalankan sebenarnya. Serta hak-hak pekerja juga diberikan semuanya, seperti hak makan hingga tunjangan kesehatan dan lainnya,” jelasnya.

Ia berpendapat, perusahaan juga telah melakukan intervensi kepada pekerja yang tergabung serikat pekerja. Sebab para pekerja diminta mengundurkan diri dari serikat jika tidak ingin diberhentikan oleh perusahaan.

“Terbukti, PHK sepihak hanya diberikan kepada pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub agak terkejut. Politikus PPP ini mengaku tak ada alasan yang kuat perusahaan mengkriminalisasi karyawannya yang masuk dalam serikat pekerja. Rusman beranggapan, di era demokrasi ini pekerja juga berhak menentukan aspirasinya melalui asosiasi atau serikat pekerja.

Kendati demikian, Rusman mengaku tidak bisa langsung mengambil tindakan hanya dengan mendengarkan penjelasan dari salah satu pihak saja. “Minimal ini perlu pembuktian yang kuat terkait dengan yang disampaikan oleh serikat pekerja. Baik itu terkait dengan penghalang-halangan pendirian serikat pekerja itu atau PHK sepihak,” ujarnya.

Baca juga: Dewan Fasilitasi Tuntutan Nelayan Muara Pantuan Soal Pecemaran Lingkungan

Selain itu, terkait dengan mekanisme yang dianut oleh perusahaan, dikatakan Rusman, baik itu mengenai dengan PHK dan segala problematikanya, perlu ada kearifan dalam konteks persoalan yang dimaksud. Sehingga perusahaan tidak lagi melakukan kesewenang-wenangan dalam mempekerjakan karyawannya.

Hal ini juga tidak terlepas dari dampak aturan yang kurang jelas sanksinya. Memang, sampai hari ini undang-undang hubungan kerja itu belum ada yang bersifat pidana. Kalau misalnya ada ancaman pidananya, tentu akan beda juga hasilnya. Paling tidak perusahaan akan berfikir untuk memberhentikan karyawannya tanpa alasan yang jelas,” bebernya.

Rusman berjanji, dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak perusahaan tersebut. Sebab, pada hearing itu pihak perusahaan tidak hadir. “Minggu depan kita akan jadwalkan pemanggilan lagi. Kalau tidak datang lagi, kita akan panggil lagi. Kalau kesekian kali tidak hadir kita akan panggil paksa dengan aparat kepolisian,” tandasnya. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Sekilas Profil Kesehatan Kota Bontang

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0